REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan sangat aneh jika kepolisian saat ini melakukan pemblokiran situs-situs apapun seperti situs umat Islam. Karena, kata Sodik, tidak ada bedanya dengan pembredelan media umat Islam dan media lain pada awal-awal orde baru.

"Jadi ini sebuah kemunduran berdemokrasi," katanya, Rabu (4/1).

Sodik menjelaskan dasar dan ciri utama negara demokrasi. Yakni, kata Sodik, kebebasan berpendapat. Dengan kebebasan berpendapat maka terjadi mekanisme saling kontrol, transparanasi dan akutabilitas.

"Yang dengan itu bangsa dan masyarakat menjadi maju," ujarnya.

Sodik mengatakan demokrasi berkualitas dengan beradu argumen, data, fakta dan analisa. Bukan beradu kebencian dan permusuhan, kata Sodik, apalagi di negara Indonesia yang berbudaya Pancasila.

Sodik menjelaskan jika harus ada pengaturan media maka bukan dengan cara pembredelan tapi intensifikasi sosialisasi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan regulasi lainnya.

Selain itu, kembangkan dialog dan edukasi tanggungjawab terhadap bangsa dan negara dibalik kebebasan berpendapat. "Inilah pola kerja negara dan aparat yang peduli pertumbuhan demokrasi," ucapnya.