REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi lagkah pemblokiran 11 situs yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Muhammadiyah menilai, kehadiran situs Islam tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang.
Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengatakan bahwa negara demokrasi membutuhkan media guna mewadahi kritik dan suara masyarakat. Ini semua untuk kebaikan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Situs Islam itu harusnya tetap hadir, yaitu untuk penyeimbang berita yang fair terhadap Islam dan untuk mencegah situs pengganggu," ujar Dadang dilansir dari Muhammadiyah.or.id, Kamis (5/1).
Namun, Dadang juga memberi catatan bagi situs-situs Islam agar tetap menyerukan kebaikan dengan sikap yang santun, bukan fitnah dan kebencian. Sehingga mudah diterima masyarakat dan tidak menjadi sasaran pemblokiran.
"Masyarakat Islam juga membutuhkan situs sebagai media informasi yang aktual, karena sebagain besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam," ujarnya. Ia berharap langkah pemblokiran ini tidak menjadi sumbatan pemerintah untuk tetap mendengar suara umat Islam.
