REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri mengatakan proses pembentukan badan siber nasional (BSM) masih dalam penggodokan di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Masih berproses, saat ini penggodokan masih di Menkopolhukam," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Boy menjelaskan, BSN ini kedepannya akan mengurus perihal permasalahan di dunia maya, termasuk media sosial di dalamnya. Apalagi bila ditemukan konten-konten negatif yang dapat memecahbelah persatuan NKRI atau pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya maka hal ini yang akan ditangani oleh BSN.

"Dunia maya rentan dengan pengaruh, dengan konten-konten yang bernuansa pelanggaran hukum maka BSN menjadi bagian dari peningkatan kemampuan negara dalam menghadapi segala bentuk penyalahgunaan di dunia maya," jelasnya.

Kendati demikian, Boy melanjutkan BSN tidak hanya melakukan penegakan hukum saja. Namun juga memberikan upaya-upaya lain dalam membangun kesadaran hukum pada masyarakat dalam berselancar di dunia maya.

"Karena kami tidak ingin sebenarnya harus dengan cara-cara penindakan jadi membangun ketaatan masyarakat, kepatuhan masyarakat dalam mengelola media sosial," ujarnya.

Dalam tubuh BSN tambah Boy akan ada unsur kepolisian, Kemenkominfo, TNI dan masyarakat. Mereka akan saling berkoordinasi dalam memaksimalkan dalam penanggulangan masalah siber di dunia.

"Mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki negara dalam memaksimalkan dunia siber, apakah aspek gakum, aspek masalah regulasi atau upaya-upaya pencegahan dalam membangun kesadaran publik lebih lagi," jelasnya.