REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam proses penyelenggaraan kepala daerah (pilkada), kondisi politik saat ini kian menghangat. Salah satunya perbedaan dukungan tokoh politik nasional antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Akan tetapi, kondisi daerah mengatakan lain dimana hubungan PDIP dan Demokrat ternyata tidak sepanas di ibu kota. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan PDIP dan Demokrat nyatanya bersatu dalam mendukung pasangan calon yang sama di seperempat daerah pilkada.
Keduanya sama-sama mengeluarkan surat rekomendasi untuk pasangan calon yang sama. "Dengan dukungan tersebut, PDIP dan Demokrat di daerah Pilkada bersatu untuk berkampanye memenangkan calon yang diusung bareng," ujarnya, Rabu (8/2).
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, dari 101 daerah, PDIP dan Demokrat berkoalisi di 24 daerah. Satu pemilihan gubernur di mana keduanya sama-sama mendukung pasangan calon Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah di pilkada Provinsi Aceh. Sementara 23 daerah lainnya tersebar di kabupaten/kota di seluruh daerah pilkada, diantaranya Aceh Barat, Tapanuli Tengah, Musi Banyuasin, Brebes, Kota Singkawang, Buton Selatan, Maluku Tengah, Morotai hingga Lanny Jaya.
Dia mengatakan tingkat konsentrasi yang cukup kuat terhadap politik ibu kota, membuat kondisi daerah pilkada lainnya terlupa. Bahkan masyarakat pemilih di daerah terdorong untuk membicarakan dan fokus di Jakarta ketimbang daerahnya sendiri. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh aktor politik nasional yang cukup kuat mengarahkan konsentrasinya di Pilkada Jakarta. "Oleh karena itu, mengembalikan nuansa pikada menjadi momentum daerahnya masing-masing menjadi sangat penting. Jangan sampai perilaku politik nasional menghilangkan karakter pikada yang beragam dan variatif," kata Masykirudin.
