REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan kebijakan bebas masih berjalan dengan baik, termasuk bebas untuk warga negara Cina dan Australia. Dia beralasan, bebas Visa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk warga negara Cina dapat meningkatkan devisa negara. Itu disampaikan Yasonna, saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Untuk bebas Visa kita masih on the track. Untuk Australia, Cina yang ada persoalan tenaga kerja dan turis. Karena by travel agent, masuk dan keluar meningkatkan devisa kita," kata Yasonna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senin (10/4).
Meski kebijakan bebas visa untuk Cina masih berlanjut, tapi dia menegaskan pemerintah tidak boleh lengah terhadap pengawasan orang asing. Maka dari itu pihaknya mendukung evaluasi bebas visa dilakukan lembaga terkait. "Kami setuju evaluasi juga dipimpin Kemenkopolhukam, Polri, Menpar, dan juga lembaga lainnya,” ujarnya.
Yasonna mengatakan kesepakatan pemerintah terhadap evaluasi beberapa negara yang tidak punya manfaat juga akan tambah seperti Pakistan. Namun, Yasonna mengungkapkan ada satu negara lagi yang meminta kebijakan bebas visa, yaitu Georgia.
Sebelumnya, maraknya pekerja ilegal asal Cina membuat berbagai pihak meminta agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan bebas visa untuk Negeri Tirai Bambu itu. Menurut Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah Indonesia ke Cina tersebut menjadi perangsang Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal.
Selain bebas visa, kata Dede Yusuf, kebijakan pemerintah Cina yang mewajibkan hanya memiliki satu anak, juga menjadi penyebab TKA asal Tirai Bambu berbondong-bondong datang ke Indonesia. Akibat kebijakan tersebut, jumlah penduduk mereka yang tua lebih banyak daripada kaum muda. Sehingga Cina pun memperluas lapangan pekerjaan ke luar negeri, termasuk Indonesia.
