REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memfokuskan pengembangan industri pariwisata dan kreatif.
"Saya yakin pada masa yang akan datang sektor industri jasa dan industri kreatif juga akan bisa menghasilkan lompatan kemajuan bagi perekonomian daerah karena sektor ini lebih mengandalkan inovasi teknologi," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutan Rapat Terbatas terkait Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/4).
Menurut Presiden Jokowi, kunci keberhasilan pengembangan industri baik jasa, pariwisata dan industri kreatif terletak pada kesiapan sumber daya manusianya. Selain investasi budaya, untuk meningkatkan perekonomian di Yogyakarta melalui industri pariwisata dan kreatif, Presiden mengatakan perlu penguatan infrastruktur aksesibilitas yang lebih memadai.
"Jadi kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga membangun infrastruktur sosial dan infrastruktur budaya, ujar Kepala Negara.
Dalam rapat tersebut Presiden mengatakan daerah-daerah yang kurang memiliki sumber daya alam sebagai penunjang perekonomian dapat memanfaatkan sektor industri yang berbasis non-SDA.
Selain itu, Presiden kembali mengingatkan agar sejumlah provinsi yang kaya akan SDA dapat memberikan nilai tambah atas komoditasnya dengan tidak hanya mengandalkan bahan mentah namun juga memperkuat industri pengolahan.
Sejumlah pejabat pemerintah yang menghadiri rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Riset dan Teknologi M Nasir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
