REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menyebut ada indikasi-indikasi gaya orde baru yang semakin terlihat pada rezim pemerintahan saat ini. Rezim saat ini mendekati rezim orde baru.

"Jadi indikator-indikator style Orba makin banyak. Misalnya pemerintah minta didukung media soal agenda infrastruktur. Tapi begitu bicara demokrasi dan lain-lain, fatalistik. Ini rezim rekonstruksi bangunan," kata Haris, Jumat (19/5).

Ia turut mencontohkan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kendati pemerintah menyebut ada jalur hukum untuk membubarkan sebuah Ormas, namun, menurut dia, banyak instrumen hukum untuk mengkriminalkan orang. 

"Mau yang datang dari (paham) kiri, kanan, yang penting jangan ganggu dia bangun jembatan. Ahok yang dikoncokan dibiarkan dikriminalisasi. Ini bagaimana menempatkan hukum yang tepat," kata dia.

Selain itu, ia menyinggung terkait istilah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sebetulnya ia lihat sering dijadikan cara untuk berbohong. Mestinya, kata dia, ditunjukkan ke publik kalau PKI itu yang seperti apa. Kalau disebut bangkit, yang mana dan di mana keberadannya.

"Pramono Anung (Sekretaris Kabinet, Red) pernah menyatakan di media, PKI sudah diselesaikan, artinya mereka tahu, tapi mereka enggak mau mengumumkan ke publik," kata dia.

Ia menambahkan rezim ini banyak kebablasan soal HAM. Karena memang, menurut dia, pemimpin negara tidak paham human right in heart.