REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen untuk Pilpres 2019, merupakan lelucon politik. Ia pun menegaskan Gerindra tidak mau menanggung kesalahan dengan ikut menyetujui UU Pemilu yang baru disahkan DPR.

"Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5,10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika," ucapnya usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7) malam.

Prabowo melanjutkan, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan. Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak.

"Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada 'rules of the game' dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," kata Prabowo.

Prabowo sependapat dengan SBY, bahwa setiap kekuasan harus diimbangi dan diawasi. "Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan," jelas Prabowo.