REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Manuver ini mengejutkan sejumlah pihak. Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan setiap partai politik bebas untuk mengambil sikap.

"Setiap partai politik bebas untuk mengambil sikap dan posisi politiknya masing-masing. Semua partai saya kira tentu mempunyai perhitungan, kepentingan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya benar berita mengatakan itu juga tidak ada masalah," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Kamis (3/8).

Fadli mengatakan setiap parpol bisa mengambil posisi masing-masing. Tapi terlepas dari itu, Wakil Ketua Umum Gerindra ini menilai ada kecenderungan bahwa saat ini banyak orang, institusi, lembaga, atau parpol yang berseberangan dengan pemerintah mengalami tekanan.

Tekanan itu bentuknya bermacam-macam, termasuk persoalan yang menyangkut hukum. Fadli melihat, hukum dijadikan satu alat untuk menekan lawan-lawan politik, sekaligus juga untuk merangkulnya.

Fadli menilai cara-cara ini akan membahayakan demokrasi karena hukum dijadikan alat bagi hal-hal yang bersifat politik kekuasaan. Menurut dia, ini lebih merupakan cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara untuk menegakkan hukum.

Meski demikian, ketika dikonfirmasi ulang, Fadli mengaku tidak bermaksud menyebut dukungan Hary Tanoesoedibjo kepada Jokowi ini berkaitan dengan kasus hukum yang tengah membelit bos MNC Group ini.

"Saya tidak mengatakan itu, tetapi ada satu pola kecenderungan seperti itu. Polanya itu seperti stick and carrot, kalau tidak nurut ya dikasih stick. Kalau mau ya dikasih carrot. Kira-kira begitu," ujar Fadli Zon.