REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membayangkan pada 2020 sudah tidak ada pembatasan kendaraan baik roda empat dan roda dua. Bahkan, kata Djarot, jalur bus Transjakarta dapat dilewati.

Hal tersebut bisa terjadi ketika pembangunan transportasi di ibukota susah selesai. Di antaranya, fly over, underpass, Mass Rapid Transit (MRT), dan Light Rapid Transit (LRT).

"Bila transportasi publik sudah berjalan dengan bagus, jalur khusus busway (jalur bus Transjakarta) yang ditutup seperti itu akan kita bongkar," ujar Djarot di Balai Kota, Selasa (21/8).

Selain itu, ruas jalan protokol juga akan dipasang sistem Electronic Road Pricing (ERP). "Ada beberapa ruas protokol dikasih ERP. Otomatis mereka yang mampu silakan masuk," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mempersilakan pembukaan jalur bus Transjakarta untuk kendaraan lainnya pada 2020. Pengendalian lalu lintasnya, Andri mengatakan, dengan ERP.

"(ERP) untuk menyeimbangkan antara luas jalan dan volume kendaraan. Tidak ada lagi ganjil-genap, tapi di situ ada bayar Rp 30 ribu, masih banyak (bayar) Rp 50 ribu, masih ada banyak (bayar) Rp 100 ribu, kira-kira mau enggak lewat situ?" ujar Andri.

Andri kemudian mengungkapkan Dishub Pemprov DKI Jakarta tidak memiki kemampuan untuk membatasi kepemilikan kendaraan. Namun, yang bisa dilakukan adalah membatasi lalu lintas dengan konsep-konsep, seperti peraturan ganjil-genap dan ERP.

"Masalahnya kita enggak punya kemampuan untuk membatasi kepemilikan, yang bisa kita lakukan membatasi lalu lintas dengan konsep-konsep itu lah. Tapi kan ERP belum jalan, makanya kita terapkan lalu lintas. Tapi seumpamanya sudah jalan kita bebasin asal mau bayar," katanya.