Rabu 30 Aug 2017 16:15 WIB

Nilai Tukar Rupiah Dinilai tak Terpengaruh Misil Korea Utara

Red: Nur Aini
Seorang petugas teller menghitung mata uang rupiah.    (ilustrasi)
Foto: Republika/ Yogi Ardhi
Seorang petugas teller menghitung mata uang rupiah. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis dan VP of Market Research FXTM Jameel Ahmad menyatakan bahwa nilai tukar rupiah tidak terpengaruh dengan situasi ketegangan geopolitik terkait peluncuran misil Korea Utara yang melintasi pulau Hokkaido, Jepang, dan jatuh di Samudera Pasifik itu.

"Rupiah berhasil bertahan terhadap dolar AS di pertengahan hari Pasar Eropa Selasa ini walaupun Korea Utara meluncurkan misil ke Jepang," kata Jameel Ahmad, Rabu (30/8).

Menurut dia, perkembangan berita misil Korut tersebut mengakibatkan penurunan pasar saham dan meningkatnya permintaan kepada instrumen aman seperti emas dan mata uang yen. Namun, kata dia, tetap saja ketegangan geopolitik tersebut juga dinilai tidak membuat pasar mengalami aksi jual berlebihan. "Sejujurnya, mayoritas investor sudah memperhitungkan perkembangan Korea Utara saat ini dan reaksi pasar berikutnya akan ditentukan oleh komentar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump jika ada. Inilah yang perlu dipantau investor," ujarnya.

Terkait dengan rupiah, kebijakan yang dapat membuat nilai mata uang rupiah menjadi relatif stabil dalam jangka waktu yang lama dinilai berpotensi membantu mengurangi angka kemiskinan di berbagai daerah di Tanah Air. "Fokus pada penurunan jumlah angka kemiskinan. Pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah," kata Anggota Komisi VII dan Badan Anggaran DPR RI Eni Maulani Saragih.

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018 juga dapat dirasakan seluruh masyarakat. Untuk itu, ujar dia, RAPBN 2018 juga diharapkan mampu menghadirkan jawaban dalam menjawab tantangan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan satu golongan saja.

"Penyusunan RAPBN harus dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disusun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahtaeraan masyarakat," tegasnya

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement