REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan audit terhadap pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan sudah berjalan. "Masih berjalan, sudah jalan pemeriksaannya," kata Moermahadi ketika menjawab pertanyaan wartawan usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (10/10).
Namun Ketua BPK ini tidak menyebut sampai dimana proses audit alutsista ini. Bahkan dia menyatakan bahwa update audit alutsista tidak boleh diketahui publik. "Itu enggak bisa di-update. Itu enggak boleh," tegas Moermahadi.
Ketika ditanya apakah ada kendala dalam melakukan audit alutsista, Ketua BPK ini kembali menegaskan tidak ada. "Enggak ada kendala," ungkapnya.
Moermahdi hanya mengatakan bahwa tim audit alutsista ini dibawah Anggota I BPK Agung Firman Sampurna. Dalam pemberitaan sebelumnya, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, Senin (29/5) mengatakan pembentukan tim ini salah satunya juga untuk menginvestigasi pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101.
Menurut Agung, audit alutsista ini dengan tujuan tertentu, tak hanya pembelian helikopter Agusta Westland 101, tapi seluruh pengadaan alutsista yang berdasarkan risk assesment BPK anggap berisiko tinggi di Kementerian Pertahanan. Pembelian helikopter AW 101 diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 220 miliar.
