REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Erik Purnama Putra/Wartawan Republika
Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) memiliki riwayat yang unik dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sempat menjadi 'anak lanang' pada era Orde Lama, yang ditandai dengan kekuatan armada pesawat tempur tercanggih di zamannya hingga membuat deterrent effect ke negara tetangga. Namun, posisi itu berputar 180 derajat selama Orde Baru, yang menempatkan TNI AU seolah sebagai 'anak tiri' akibat peristiwa 1965.
Alhasil, pada era 60-an menjadi titik balik bagi TNI AU akibat keputusan politik yang berubah dari Blok Timur ke Blok Barat. Dampaknya, pesawat tempur dan alutsista lain milik TNI AU yang selama ini dipasok dari Blok Timur, tidak lagi mendapatkan suku cadang hingga satu per satu menjadi usang. Karena hubungan diplomatik Indonesia yang memburuk dengan Uni Sovyet atau Rusia, TNI AU tidak lagi memiliki armada menakutkan karena pesawat tempur tidak terawat dan akhirnya tak bisa dioperasikan.
Selama Orde Baru berkuasa, TNI AU selalu membeli pesawat tempur dari Blok Barat, khususnya Amerika Serikat. Pesawat F-16 Fighting Falcon menjadi tulang punggung satuan tempur prajurit TNI AU dalam mengamankan wilayah udara Indonesia. Tumbangnya Orde Baru pada 1998 membuat situasi politik juga ikut berubah.
Setelah masa Reformasi, postur kekuatan TNI AU bukannya membaik, malah semakin memprihatinkan. Hal itu sebagai imbas kebijakan Negeri Paman Sam yang melakukan embargo suku cadang pesawat temput F-16. Pun dengan pesawat F-5 Tiger dan pesawat angkut C-130 Hercules yang juga buatan Amerika Serikat (AS) terkena imbasnya. Bahkan, pesawat Hawk 109/209 buatan Inggris, yang merupakan sekutu terdekat AS, ikut-ikutan melakukan embargo terhadap alutsista TNI AU. Keadaan memprihatinkan itu jelas membuat wilayah udara Indonesia benar-benar tidak terjaga.
Gara-gara embargo dari AS itu pula, pemerintah pada 2003 memiliki ide untuk membeli Sukhoi dari Rusia. Rencana yang digagas Presiden Megawati Soekarnoputri itu diteruskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatangkan pesawat tempur andalan untuk mengamankan ruang udara Indonesia. Hingga saat ini, sudah satu skuadron pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 diletakkan di Lanud Hasanuddin, yang memperkuat alutsista TNI AU.
Setelah sempat mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran dalam modernisasi alutsista, pemerintah pada era SBY mulai menata kekuatan semua matra TNI. Melalui program Rencana Strategis (Renstra), pemerintah ingin membentuk sebuah kekuatan militer yang disegani dalam sebuah kawasan. Karena itu, pada 2009-2014 dimulai Renstra Pertama dalam pembentukan minimum essential forces (MEF) atau kekuatan pokok minimum. Dalam rancangannya, pemerintah ingin agar ketika Renstra Ketiga pada 2019-2024 maka MEF sudah mencapai 100 persen.
Saat ini, pada era Presiden Jokowi, berdasarkan pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Bina Graha pada Kamis (19/10), setelah program Renstra berlangsung delapan tahun, postur kekuatan pokok minimum TNI AU baru mencapai 40 persen.
Meski begitu, persenjataan yang dimiliki prajurit TNI AU sudah mulai mengalami perbaikan dibandingkan pada era sebelumnya. Salah satu kekuatan yang akan menyita perhatian adalah terkait rencana kedatangan pesawat Sukhoi Su-35 untuk menggantikan armada tempur F-5E Tiger yang sudah digudangkan akibat sering mengalami kecelakaan. Sekitar 10 pesawat Sukhoi generasi 4,5 itu akan datang secara bertahap mulai tahun depan. Kehadirannya diharapkan dapat mengisi kekosongan armada yang bertugas mengamankan ruang udara NKRI.
Dengan hadirnya pesawat Sukhoi terbaru, kini TNI AU tidak lagi bergantung hanya mengandalkan kemampuan pesawat F-16. Sehingga, terjadi perimbangan pembelian pesawat tempur yang tak lagi mengandalkan dari AS, melainkan juga dari Rusia. Langkah cerdik itu ditempuh agar ketika terjadi embargo, kekuatan armada TNI AU tidak terlalu terpengaruh dan bisa lepas dari ketergantungan kepada satu negara.
Peran sentral
Menarik untuk menelaah pernyataan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto di sela-sela peringatan HUT ke-71 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 9 April 2017. Marsekal Hadi menyinggung tentang tugas prajurit TNI AU yang memiliki tangung jawab besar dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Marsekal Hadi mengatakan, saat ini wilayah udara bukan lagi lahan kosong yang tidak bermakna. Menurut dia, wilayah udara sudah menjadi bagian wilayah yang sangat menentukan bagi kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Karena itu, tugas TNI AU bersama rakyat untuk selalu hadir dalam mempertahankan kedaulatan guna menciptakan pembangunan yang ditujukan demi kesejahteraan bangsa.
Mengacu hal itu, sangat penting untuk mengakui peran sentral TNI AU dalam mengamankan wilayah udara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Meski memiliki jumlah personel lebih sedikit dibandingkan dua matra yang lain, namun beban yang disandang TNI AU lebih besar dalam menjaga kedaulatan NKRI. Ada bukti konkret yang tak bisa dibantah apabila TNI AU harus menjaga setiap sudut wilayah NKRI yang memiliki luas 1,905 juta kilometer persegi.
Sebagaimana diketahui, luas negara ini terdiri sepertiga daratan dan dua pertiga lautan. Apalagi tugas TNI AD hanya menjaga daratan atau sepertiga luas Indonesia dan TNI AL menjaga lautan atau dua pertiga luas Indonesia, maka TNI AU harus menjaga wilayah udara yang luasnya merupakan gabungan daratan dan lautan.
Kita tentu masih ingat, dalam keadaan kesiapan armada serba terbatas, prajurit TNI AU tetap berupaya maksimal menjaga kedaulatan negara dari ancaman pihak luar. Hal itu terkait dengan insiden Bawean, Jawa Timur pada 3 Juli 2003. Prajurit TNI AU mampu mencuri perhatian masyarakat dengan tindakan heroisme saat negara Barat mengeluarkan kebijakan embargo pembelian suku cadang pesawat.
Kala itu, radar Komando Sektor II Pertahanan Udara Nasional (Kosek II Hanudnas) menangkap adanya pergerakan kapal asing yang melintasi Laut Jawa. Radar juga menangkap manuver beberapa pesawat tempur yang dalam posisi mengawal kapal tersebut. Namun, adanya pergerakan militer asing itu tidak dilaporkan ke air traffic controller (ATC) terdekat di Bali.
Seketika mendapati adanya ancaman nyata itu, Markas Besar (Mabes) AU menginstruksikan dua armada tempur F-16 yang bermarkas di Lanud Iswahjudi untuk mendatangi lokasi pergerakan kapal dan pesawat asing. Ketika radar pesawat F-16 mendeteksi adanya Kapal Induk USS Carl Vinson sedang berlayar di Laut Jawa, yang dikawal dua pesawat F-16 Hornet milik Angkatan Laut AS. Baik pesawat F-16 TNI AU dan pesawat F-16 AS sempat saling berhadapan, yang berarti siaga untuk saling siap tempur.
Namun, setelah melewati perang radar dan insiden menegangkan, pilot dari TNI AU dan AS akhirnya bisa saling kontak. Usai mencapai kesepahaman, dua pesawat F-16 TNI AU balik ke home base di Lanud Iswahjudi. Peristiwa itu sempat menyedot pemberitaan media hingga mendapat perhatian besar dari masyarakat. Sebagai respon akan keberanian empat pilot pesawat F-16, Marsekal Chappy Hakim yang menjadi Kasau kala itu mengapresiasi tindakan anak buahnya yang memperingatkan militer AS telah memasuki perairan Indonesia.
Belajar dari peristiwa itu, daya semangat prajurit TNI AU dalam menjaga pertahanan NKRI tidak pernah menurun. Meski hanya memiliki armada tempur dengan kesiapan terbatas, kewaspadaan prajurit TNI AU dalam menjaga NKRI tidak pernah luntur. Pun dengan pilot TNI AU yang dikirim untuk mengadang kekuatan militer AS tidak gentar sedikit pun dengan kekuatan lawan yang lebih besar dan canggih. Tekad kuat dan tidak ciut nyali menghadapi musuh itulah yang hendaknya selalu ditanamkan dalam setiap diri prajurit.
Sehingga, tidak berlebihan bagi prajurit TNI AU, khususnya para penerbang pesawat tempur memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran wilayah udara setiap sudut negeri ini. Dengan mengusung doktrin Swa Bhuwana Paksa atau Sayap Tanah Airku, sudah saatnya postur kekuatan TNI AU diperkuat agar penjagaan kawasan udara di Indonesia bisa dilakukan secara maksimal.
Dekat dengan rakyat
Meski tidak memiliki fungsi teritorial, bukan berarti prajurit TNI AU tidak perlu menjalin kedekatan dengan semua elemen masyarakat. Penting dan mutlak bagi prajurit TNI AU untuk menjaga hubungan baik dengan rakyat Indonesia. Hal itu lantaran antara TNI dan rakyat adalah dua 'kekuatan' yang tidak terpisahkan.
Apalagi, TNI lahir dari rahim rakyat Indonesia. Sehingga, selaku bangsa dan negara dalam keadaan aman maka sudah menjadi tugas bagi TNI untuk melayani masyarakat. Ada hal menarik yang sudah dilakukan TNI AU untuk merawat relasi dengan masyarakat, yaitu membolehkan mereka untuk hadir menikmati sajian atraksi pesawat tempur dan alutsista lainnya ketika peringatan HUT TNI AU.
Selain mengadakan parade dan demonstrasi alutsista, kini TNI AU juga selalu menggelar pameran alutsista yang diadakan di lanud. Masyarakat bisa bebas menghadiri acara itu hingga diberi kesempatan mencoba naik kendaraan tempur atau sekadar duduk di kokpit pesawat tempur.
Kita tahu, masyarakat sangat antusias ketika diberi kesempatan untuk melihat secara langsung pameran alutsista. Apalagi saat masyarakat diajak untuk mencoba naik dan berfoto, bahkan berkeliling naik armada militer sudah membuat mereka senang.
Apalagi ada yang sampai diajak terbang naik helikopter Puma. Cara dan model pendekatan seperti itu yang perlu terus untuk dibina. Selain bisa meredakan 'ketegangan' hubungan yang kadang terjadi antara sipil dan militer, juga malah bisa menciptakan kolaborasi dalam memunculkan rasa memiliki terhadap alutsista, yang merupakan aset negara.
Masyarakat pasti tidak akan berani merusak, mereka malah antusias diberi kesempatan untuk naik dan berkeliling kendaraan militer, yang ketika pulang ke rumah nanti akan dibicarakan ke saudaranya. Pesan positif yang disampaikan itu yang bisa membentuk citra baik bagi TNI AU dalam membina hubungan baik dengan rakyat.
Selain itu, perkembangan teknologi juga menuntut prajurit TNI AU agar bisa bertransformasi dalam menjaga relasi dengan masyarakat. Hadirnya berbagai media sosial (medsos) yang menyita perhatian banyak orang dalam kesehariannya harus dapat dimanfaatkan TNI AU untuk menjalin pola interaksi positif.
Salah satu medsos yang sudah secara maksimal sudah dimanfaatkan TNI AU adalah Twitter. Kehadiran akun yang terverifikasi milik TNI AU ternyata sangat digandrungi pengguna medsos. Dengan menggunakan bahasa anak muda zaman sekarang, pengelola akun TNI AU bisa berkomunikasi secara efektif dan interaktif dengan penghuni lini masa. Alhasil dengan pengelolaan yang tepat membuat citra TNI AU yang terbentuk bisa dekat dengan masyarakat. Tidak ada lagi kesan bahwa TNI itu kaku dan sangar, serta tidak bisa gaul menggunakan bahasa sehari-hari.
Patut diapresiasi langkah TNI AU yang berupaya hadir dengan kesan berbeda di dunia maya. Meski begitu, perlu juga diusahakan agar medsos lain juga diisi dengan berbagai konten positif. Selama ini, banyak sekali pribadi atau individu--tidak hanya prajurit, namun juga keluarga besar AU--yang memiliki sisi kehidupan unik dan humanis. Dengan memanfaatkan medsos, publikasi bisa dilakukan agar berita positif itu bisa menyebar dan diketahui masyarakat luas.
Seperti yang dikatakan Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto dalam HUT ke-70 Korps Paskhas di Lanud Adi Sutjipto, Selasa (17/10), seorang prajurit jiwanya harus dilandasi dengan sikap kesatria, loyal, dan profesional. Dengan berbagai keterbukaan yang dilakukan Mabes AU agar para prajurit TNI AU semakin bisa mendekati masyarakat, maka seyogianya transformasi perubahan itu bisa dimanfaatkan untuk mempersempit jarak perbedaan kelompok militer dan sipil.
Karena kalau TNI AU bisa mengambil hati dan menjaga kedekatan dengan rakyat maka pertalian itulah yang merupakan puncak pengabdian seorang prajurit. Apabila rakyat dan TNI sudah menyatu maka pembangunan di Indonesia bisa berjalan. Otomatis kesejahteraan juga tercipta.
Semoga TNI AU semakin dicintai rakyat Indonesia. Bersama rakyat, TNI Kuat!
