REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diingatkan untuk tidak terjebak pada kesia-siaan dalam mengimplementasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk kesejahteraan. Anggota Badan Anggaran DPR Komisi IV Andi Akmal Pasluddin mengatakan paparan APBN sangat rentan pada implementasi, terutama untuk penyelesaian masalah negara jangka pendek.
"Akibatnya, wajah perekonomian tidak berubah, begitu juga kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Andi, Jumat (27/10).
Pada rincian sosial kesejahteraan di APBN 2018, program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 17,3 triliun, Program Indonesia Pintar Rp 10,5 triliun, Jaminan Nasional Kesehatan (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 20,8 triliun, Bidik Misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun.
Program sosial untuk kesejahteraan ini, menurut Andi, harus terbebas dari stigma tahun politik menjelang pilkada serentak 2018 dan pileg pilpres 2019. Pemerintah punya tantangan besar bahwa kenaikan secara signifikan anggaran sosial dan kesejahteraan dan menurunnya kenaikan anggaran infrastruktur terbebas dari stigma politisasi APBN.
Untuk menghalau stigma tersebut, menurutnya, pemerintah harus mampu merealisasikan APBN bidang sosial kesejahteraan ini tidak hanya bagi-bagi dana. Namun lebih pada peningkatan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.
"Sehingga jargon pengentasan kemiskinan pada APBN 2018 bukan sekedar pencitraan, dan kenaikkan pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebelumnya hanya berkisar 5,4 persen sekaligus mengurangi angka kemiskinan berdasar standar internasional," jelas Andi,
Anggota DPR asal Sulawesi Selatan ini memberi peringatan lantaran sebelumnya pemerintah sudah mendeklarasi bahwa akan fokus belanja untuk atasi kemiskinan. Andi menambahkan angka program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 283,7 triliun, yang naik 3,65 persen dibanding anggaran dalam APBN-P pada tahun ini, juga harus terbebas dari stigma politisasi APBN.
Di antaranya dengan membuktikan program tepat sasaran berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli. "Saya berharap, implementasi APBN 2018 bukan sekedar bertujuan jangka pendek apalagi hanya kepentingan tahun politik semata," tegas Andi.
