REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyerukan permasalahan efek perubahan iklim bagi laut agar menjadi salah satu prioritas pembahasan internasional dalam Konferensi Para Pihak (COP 23) anggota Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno yang menjadi salah satu pembicara kunci dalam sesi "Ocean Actions Day", menyampaikan bahwa negosiasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tidak menyertakan pakar kelautan, dan hukum laut.
Ia berpendapat hanya ada satu kata samudera dalam kesepakatan itu. Dengan minimnya penyebutan kata "samudera" dalam kesepakatan internasional berbasis hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pasca 2020 itu, Havas khawatir apabila upaya mitigasi terhadap perubahan iklim di samudera menjadi kurang optimal.
"Kami minta ada sebuah upaya internasional agar masalah laut menjadi bagian dan Paris Agreement. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan revisi 'Paris Agreement' atau dengan mekanisme lain yang dapat disepakati bersama," tuturnya,Selasa (14/11).
Padahal, menurut sebuah studi yang dipresentasikan dalam COP 23, kini kadar keasaman permukaan samudera naik hingga 26 persen bila dibandingkan dengan masa sebelum revolusi industri. Hal ini sangat membahayakan ekosistem laut, termasuk mengurangi jumlah stok ikan di laut.
Selain itu, mantan Dubes RI untuk Belgia itu juga menyampaikan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim adalah upaya yang mahal. "Kita perlu pendanaan khusus sehingga harus melibatkan pihak swasta," jelasnya.
Havas menyampaikan perlunya negara-negara yang menghadapi ancaman yang sama untuk membentuk kerja sama dan aliansi bersama.
"Di sesi paralel itu daya sampaikan gagasan pembentukan forum negara kepulauan dan negara pulau untuk bekerja sama melakukan berbagai langkah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim," katanya.
"Ocean Actions Day" dihadiri oleh Komisioner Lingkungan Hidup, Maritim dan Perikanan Uni Eropa Karmenu Vella, Menteri Energi Jerman Joschen Flashbart, Menteri Perikanan Fiji Inia Seruiratu, Wakil Presiden World Bank untuk Pembangunan Berkelanjutan Laura Tuck, Ketua tim negosiator COP 23 dari Fiji dan Chile.Akademisi dari AS, Eropa dan Asia turut pula hadir dalam sesi tersebut.
