REPUBLIKA.CO.ID,  SLEMAN  -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan upaya pendekatan kepada warga di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi agar bersedia relokasi.

"Kami terus melakukan upaya pendekatan untuk mengetahui harapan atau keinginan mereka, yang merupakan korban terdampak erupsi pada 2010. Itu bentuk pelayanan mitigasi kami," kata Sekretaris BPBD DIY, Heru Suroso, Ahad (19/11).

Menurut dia, saat ini masih ada setidaknya 607 Kepala Keluarga (KK) yang masih tinggal di KRB III Gunung Merapi.

"Mayoritas memang di Desa Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan saja. Namun juga ada yang di desa-desa lainnya di lereng Merapi," kata dia.

Ia mengatakan, perkembangannya saat ini, dari 607 KK tersebut, ada 20 KK yang sudah ingin dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Untuk dibuatkan Hunian Tetap (Huntap) seperti warga lainnya yang telah lebih dulu dipindah sejak 2011 sampai 2013.

"Ini merupakan perkembangan yang positif. Mereka yang tetap bertahan di KRB III karena merasa nyaman dan alasan pekerjaan," katanya.

Heru mengatakan, mereka yang belum berminat untuk dievakuasi ini juga telah disiapkan lahan seluas lima hektare. Tanah kas itu dibeli oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sudah dijadikan aset Pemda DIY.

"Selain itu juga, permasalahan yang mulai timbul di Huntap. Yaitu warga yang sudah mulai bertambah anggota keluarganya dengan hanya tinggal di rumah yang luasnya 100 meter persegi. Akan diinventarisasi, bagaimana perkembangannya," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk warga di Huntap nantinya akan ada kegiatan lapangan berupa pengembangan aspek usaha. "Bukan 'bedol desa' (pindahan), tapi akan ada pengembangan alih profesi," katanya.