REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andreas Hugo Pareira menyampaikan bahwa kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah tidak signifikan mendatangkan wisatawan mancanegara (Wisman). Padahal Target utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan devisa dengan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
"Secara umum, evaluasi yang kita peroleh dan masukan dari masyarakat, berita dan informasi yang diperoleh, selama ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak cukup signifikan, jelas Andreas, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (21/1).
Sementara, tambah Andreas, dampak dari kebijakan bebas Visa ini, justru muncul dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Komisi I DPR RI membuat Panja Kebijakan Bebas Visa, untuk kemudian melakukan evaluasi berdasarkan temuan-temuan.
Saat ini, lanjut Andreas, pihaknya tengah membahas, dan mengukur kebijakan ini yang sifatnya negara per negara. Misalnya mengevaluasi pada negara yang dengan kebijakan ini membawa dampak positif. "Peningkatan wisatawan terjadi, kriminalitas, transnational crime dari negara tersebut tidak terjadi. Itu positif," tambahnya.
Namun, jika ada negara yang termasuk dalam 167 negara yang mendapat bebas Visa dari Indonesia tidak terjadi peningkatan jumlah wisatawan, dan malah terjadi peningkatan kriminalitas akibat dari kebijakan itu, sehingga harus dievaluasi, dan diberi catatan kuning. Bahkan kebijakan itu bisa dicabut dari negara itu. Jadi kami masih membahas, untuk metode pelaporan," kata Politikus PDI Perjuangan itu
Dengan demikian, Andreas mengatakan, evaluasi itu bersifat tidak seluruhnya dibatalkan, tetapi negara per negara. Dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa dicabut, mengapa dilanjutkan dan mengapa perlu dievaluasi. "Kalau negara yang menguntungkan Indonesia sesuai dengan target pemerintah, justru kita dorong, tutupnya.
