REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Hanura meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengintensifkan koordinasi antara TNI dan Polri, sehingga diharapkan bentrok personel di kedua institusi itu tidak terjadi lagi.

"Kami meminta selama memimpin TNI harus komitmen tidak boleh ada bentrokan fisik antara TNI-Polri," kata anggota Komisi I DPR dari F-Hanura Arief Suditomo di Jakarta, Jumat (8/12).

Dia menilai tiap waktu masih selalu muncul masalah koordinasi TNI dengan Polri, padahal banyak hal yang memerlukan koordinasi kedua institusi. Arief mencontohkan bagaimana menangani masalah narkoba dan radikalisme yang memerlukan koordinasi kedua institusi.

"Misalnya bagaimana menangani masalah narkoba dan radikalisme, karena tidak mungkin tidak bisa berkoordinasi dengan Polri. Hal itu mutlak harus dijaga untuk terus dilakukan," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, F-Hanura juga memberikan catatan khusus kepada Marsekal Hadi, yaitu harus bisa menjaga netralitas TNI dalam momen politik ke depan. Hal itu, menurut dia, karena sebentar lagi akan menghadapi momen politik, seperti Pilkada 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

"Lalu kami juga meminta Panglima TNI berkomitmen melakukan pengembangan 'cyber warefare' karena terkait dengan teknologi terapan baru dan menyangkut ancaman pertahanan Indonesia," katanya.

Dia menilai di masa depan, perang yang terjadi merupakan perang hibrid sehingga bukan menggunakan senjata sehingga TNI harus serius menghadapinya, khususnya dengan menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara pada Jumat (8/12). Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden No 82/TNI tahun 2017 tentang Pemberhentian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Pengangkatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto 509043 tertanggal 8 Desember 2017.