REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon mengatakan, menghadapi tahun politik, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru, Marsekal Hadi Tjahjanto akan menghadapi tantangan besar. Dalam hal ini, Fadli meminta agar Hadi menjadikan TNI sebagai alat negara, bukan alat politik.

"Saya berharap pak Hadi bisa menjadikan TNI alat negara yang berprofesional. Kalau alat negara berpolitik, negara kacau, baik TNI atau Polisi. Kami berharap TNI fokus dengan tupoksi melindungi negara maupun menghadapi ancaman separatisme," kata Fadli di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12).

Fadli menambahkan, Hadi diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya manusia personel TNI sevaik mungkin. Selain itu Hadi diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan. Itu diperlukan untuk menjaga stabilitas pertahanan dari ancaman luar.

"Tetapi jangan ikut-ikutan politik praktis, politik pilpres, politik pilkada, politik legoslatif dan sebagainya," kata Fadli.

Terkait kenetralan, Fadli mengembalikan hal tersebut pada karakter Hadi sendiri. Fadli membiarkan masyarakat menilai bagaimana nanti kenetralan Hadi. "Masyarakat juga semakin kritis kalau ada aparatur negara yang tidak netral itu gampang sekali, bisa viral itu di medsos kalau ketahuan," kata dia.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang telah tiga tahun menjabat sebagai Panglima. Marsekal Hadi dilantik oleh Presiden RI di Istana Bogor pada Jumat (8/12) dan menjalani serah terima jabatan dengan Jenderal Gatot di Mabes Polri, Cilangkap, pada Sabtu (9/12).