REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Risiko bencana gempa dan tsunami di Kota Padang, Sumatra Barat cukup tinggi. Sepanjang 2017 saja, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi 236 gempa tektonik di wilayah Sumbar. Dari angka tersebut, 22 gempa di antaranya merupakan gempa dengan magnitudo di atas lima skala richter.
Ingatan soal gempa besar pada 2009 lalu juga masih lekat bagi masyarakat Kota Padang. Berbagai pengalaman kebencanaan di Padang dan Sumbar ini kemudian mendorong masyarakatnya mulai sadar-bencana, termasuk mempelajari rute evakuasi tsunami. Selain rute tsunami, masyarakat Kota Padang juga bertanya-tanya soal keberadaan shelter atau tempat perlindungan tsunami. Lantas di mana saja shelter tsunami di Kota Padang?
Sekretaris BPBD Sumbar Eli Yusman menyebutkan, Kota Padang memiliki 42 shelter berupa gedung perkantoran, hotel, masjid, atau shelter yang memang dibangun oleh BPBD Sumatra Barat. Salah satu shelter yang memang dibangun oleh pemerintah dan BPBD Sumbar yakni shelter yang terintegrasi langsung dengan Masjid Darussalam Tabing.
Selain itu, sejumlah shelter yang bangunannya dirancang tahan gempa dan tsunami adalah Gedung Kantor Gubernur Sumatra Barat, Masjid Raya Sumbar, Polda Sumbar, dan Gedung Bank Indonesia Perwakilan Sumbar. Pasar Raya Padang juga sudah dirancang tahan gempa dan tsunami.
Masyarakat Kota Padang bisa segera mengevakuasi diri menuju lokasi-lokasi tersebut, selain shelter-shleter kecil yang tersebar di seluruh Kota Padang. Perlu diketahui, hotel-hotel berbintang di Padang juga sudah dirancang tahan gempa dan tsunami. "Lokasi aman lainnya, shelter alam seperti Gunung Pangilun dan Gunung Padang," jelas Eli, Rabu (27/12).
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menambahkan, jumlah shelter tsunami di Kota Padang dan Sumatra Barat memang belum ideal angkanya. Selain karena keterbatasan anggaran, butuh penentuan lokasi dan kajian yang mendalam terkait pembangunan shelter. Menurutnya, masyarakat bisa secara mandiri membangun shelter sebagai lokasi evakuasi vertikal. Shelter bisa dibangun di kampung-kampung dengan dana swadaya. "Namun swadaya masyarakat sudah mulai ada. Apalagi masjid di penduduk. Tapi untuk kantor wajib memiliki shelter," kata Irwan.
