REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inflasi sampai pekan ketiga Januari 2018 berdasarkan survei Bank Indonesia tercatat sebesar 0,6 persen (mtm). Inflasi tersebut terutama berasal dari inflasi harga pangan bergejolak (volatile food).
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan inflasi Januari sampai pekan ketiga ada di kisaran 0,6 persen (mtm). Bank Indonesia melihat inflasi tersebut disumbang dari kenaikan harga beras, cabai dan holtikultura.
"Tetapi kita melihat dan menyambut baik ketika pemerintah memutuskan impor beras dan kita juga tahu dalam waktu tidak lama panen beras itu akan berlangsung sehingga harga akan kembali menjadi terkendali," kata Agus kepada wartawan di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Rabu (24/1).
Agus berharap, koordinasi yang sudah dilakukan selama Januari ini akan membuat pemerintah bisa mengendalikan inflasi tahun 2018. Target inflasi 2018 ditetapkan di kisaran 3,5 persen plus minus satu persen. Angka tersebut di bawah target inflasi 2017 di kisaran 4 persen plus minus satu persen.
Menurutnya, inflasi tahun 2017 mencapai inflasi inti terendah dalam beberapa waktu terakhir. Inflasi inti 2017 tercatat 2,95 persen. Capaian rekor terendah tersebut terutama terbantu dengan harga-harga komoditas pangan dunia yang sedang turun. Selain itu, juga terbantu dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang relatif stabil. Selama 2017, rupiah terhadap dolar AS hanya terdepresiasi 0,6 persen.
"Tetapi yang juga membuat core inflation terendah bahkan mencapai di bawah 3 persen adalah karena ekspektasi inflasi yang hampir tidak ada," terangnya.
Untuk mencapai target inflasi 2018, di dalam rapat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi pusat telah menyepakati inflasi volatile food tidak boleh melebihi empat persen atau lima persen. Realisasi inflasi volatile food tahun 2017 hanya 0,71 persen, terendah dalam 14 tahun terakhir.
"Jadi kita mencanangkan di tahun 2018 supaya inflasi bisa 3,5 persen plus minus 1 persen kita jaga volatile food kita juga bersepakat dengan pemerintah kalau pemerintah akan menyesuaikam harga-harga yang dikendalikan pemerintah, akan dilakukan koordinasi supaya kita sama-sama memahami kalau ini lagi panen atau kalau lagi musim tidak panen ataukah kita akan menaikkan harga BBM atau tarif listrik," terangnya.
Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan koordinasikan untuk meyakinkan peran lembaga TPID dan TPI Pusat sekarang diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres), yang sebelumnya hanya dalam bentuk nota kesepahaman (MoU). Kepres tersebut bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran, salah satunya anggaran untuk melakukan operasi pasar.
"Nah, hal ini juga akan kita lakukan ke depan supaya kita bisa mengendalikan inflasi di tahun 2018," imbuhnya.
Di samping itu, Agus menyebut adanya risiko yang perlu diwapadai tahun 2018. Risiko tersebut antara lain, harga volatile food misalnya beras atau holtikultura seperti cabai dan bawang merah.
"Nah, ini kita ingin jaga dan kita sudah berkomitmen inflasinya tidak melebihi empat persen sampai lima persen dan administered prices akan dijaga. Insyaallah, kita akan mencapai inflasi 3,5 persen plus minus satu persen," ucapnya.
