REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencabutan larangan motor masuk Jalan Thamrin, disebut-sebut menghambat pemberlakuan ERP (electronic road pricing) yang akan segera dijalankan pada 2019. Namun, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra enggan mengomentarinya.

"Tanya Gubernur itu (aturan pencabutan motor hambat ERP). Karena konsep dari Gubernur. Kita belum bicara konsep (berdasarkan pantauan polisi)," ujar Halim saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Senin (12/2).

Menurut dia, pada 2019 mendatang, ERP ini akan segera diberlakukan dan semua Undang-Undang terkait itu pun juga akan rampung pada 2019. Namun, untuk aturan lebih jelasnya, Dirlantas menyerahkan pada Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) yang awalnya mengidekan ERP.

Saat ditanya soal sistem ERP di Jakarta nanti, Halim tertawa dan mengajak rekan pewarta untuk kunjungi Singapura agar mengetahuinya. "Mungkin perlu jalan-jalan ke Singapura," ujar Halim sembari tertawa.

Lebih lanjut ia menjelaskan, nantinya akan ada alat di setiap dashboard mobil, yang bisa melihat situasi kepadatan, semakin padat jalannya maka semakin mahal harganya.

"Soal harga itu situasional dan nanti ada kamera pengawas. Jika ada yang lewat dan tidak bayar, mereka akan kena tilang. Sekarang masih proses lelang," jelas Halim Pagarra.

Sebelumnya diberitakan, ERP tidak semata-mata akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Fasilitas ini diharapkan akan memberikan keseimbangan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Kendati demikian, ia belum membicarakan tentang besaran tarif yang akan diterapkan.

Dishubtrans DKI Jakarta mengatakan proses lelang proyek jalan berbayar elektronik atau ERP, masih terus berjalan. Dishubtrans menargetkan pada Oktober 2018, sudah diketahui pemenang proyek tersebut.