REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tidak terpengaruh keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur yang melibatkan konstruksi jalan melayang atau elevated. Alasannya, proyek tol yang menghubungkan ibu kota Sumatra Barat dan Riau tersebut tidak memiliki perencanaan struktur elevated.
Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah III Sumbar-Bengkulu, Syaiful Anwar menegaskan bahwa pengerjaan proyek tol Padang-Pekanbaru tetap berlanjut. Dua pekan lalu proyek tol pertama di Sumatra Barat ini diresmikan pengerjaannya secara langsung oleh Presiden Jokowi.
"Moratorium kan bukan berarti di stop semua jalan. Moratorium itu menyasar penghentian sementara proyek-proyek pembangunan jembatan, jalan layang, pilar-pilar, dan sejenisnya. Di tol Padang Pariaman-Pekanbaru tidak ada itu," kata Syaiful, Jumat (23/2).
Senada dengan Syaiful, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar, Fathol Bari juga menyatakan bahwa proyek tol tetap jalan. Menurutnya, belum ada instruksi dari pusat mengenai penghentian pengerjaan proyek tol Padang-Pekanbaru.
"Prosesnya di lapangan masih terus lanjut," jelas Fathol.
Bahkan saat ini proses pematokan lahan untuk tol sudah mencapai 4,2 kilo meter (km). Dinas PUPR Sumbar juga siap menggelar konsultasi publik dengan para pemilik lahan. Meski secara prinsip pembebasan lahan sudah dipastikan 'tak terkendala' oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, namun prosesnya masih berjalan di lapangan. Setidaknya seluruh pihak sudah diajak berdialog dan mencapai kata sepakat.
"Kalau soal biaya pembebasan lahan, tergantung hasil tim appraisal," katanya.
Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru akan dilakukan dalam tiga tahap hingga tahun 2023 mendatang. Tahap I menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 km, tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 km, dan tahap III menghubungkan Sicincin-Bangkinan sepanjang 189 km.
Nantinya, pembangunan proyek tol ini akan melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), termasuk pembiayaannya. Pembangunan jalan tol juga mengalami sedikit perubahan, yakni ditambahkannya terowongan untuk memangkas jarak. Kementerian PUPR menyebutkan, sekitar 30 km jalan tol termasuk terowongan yang ada akan menekan pinjaman JICA hingga Rp 9,5 triliun. Sementara total kebutuhan dana untuk menyelesaikan jalan tol Padang-Pekanbaru adalah Rp 78,09 triliun.
