REPUBLIKA.CO.ID, LANGKAT -- Warga miskin di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, diperkirakan lebih kurang 40 persen. Angka 40 persen itu dari jumlah penduduk sekitar 1.013.385 jiwa berdasarkan basic data terpadu (BDT) program bantuan sosial untuk tahun 2017.
Sekretaris Dinas Sosial Langkat Burhanuddin, di Stabat, Sabtu (3/3) mengatakan, data miskin yang ada itu dikarenakan penghasilan mereka di bawah rata-rata nasional dan berbagai faktor lainnya. Dia mengatakan, data kemiskinan itu didapat dari desa, lalu dikirimkan ke Kementerian Sosial, dan dibayarkan sebagai warga yang berhak menerima bantuan. "Bantuan yang diterima itu ada yang berasal dari PKH, KKS Non-PKH, Rastra, KIP, PBI JKN, PBI Provinsi, dan Langkat Sehat," katanya.
Ia juga berharap bantuan yang diterima oleh warga kiranya dapat diawasi oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Langkat. Sembari berjalannya bantuan tersebut, pihaknya juga sekarang sedang melakukan verifikasi di lapangan.
"Jika ada warga penerima bantuan ternyata penghidupannya, ekonominya, sudah berubah, tentu kita akan lakukan verifikasi ulang agar warga lainnya yang ekonominya di bawah rata-rata tersebut dapat menerima bantuan," katanya.
Adapun data penerima bantuan yang disalurkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Langkat melalui berbagai program tersebut terdiri atas Kartu Keluarga Sejahtera Non Program Keluarga Harapan (KKS Non-PKH) sebanyak 47.590 jiwa. Lalu Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 26.822 jiwa. Termasuk juga program bantuan beras sejahtera buat warga di Langkat sebanyak 73.847 keluarga yang menerima beras sebanyak 10 kilogram.
Termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menerima sebanyak 76.608 jiwa, selain itu juga ada program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) 441.103 jiwa, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Sumatra Utara sebanyak 19.120 jiwa dan bantuan program Langkat Sehat melalui dana APBD Langkat sebanyak 15 ribu orang.
