REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar menyatakan siap diperiksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, semua OPD (organisasi perangkat daerah, red) dan biro yang ada di lingkungan Jabar siap untuk diperiksa.

"Kami tadi menerima BPK yang akan melakukan pemeriksaan prinsipnya sudah siap. Laporan keuangan sudah diserahkan dan ditelaah mudah-mudahan lancar," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan, Jumat (6/4).

Menurut Aher, di bawah kepempinannya, Pemprov Jabar sudah 6 kali WTP. Ia berharap, di akhir masa jabatannya akan kembali menyumbangkan WTP (wajar tanpa pengecualian) di APBD 2017.

"Insya Allah dapat WTP yang ke tujuh kalinya ini hadiah terkahir. Sejarah baru pertama kali di Indonesia kalau dapat WTP 7 kali. Kan 6 kali berturut-turut pun sebenarnya sudah sejarah," katanya.

Sementara menurut Kakanwil BPK Jabar, Arman Syifa, ia datang ke rumah dinas Gubernur Pakuan melaksanakan entry meeting suatu pertemuan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan 2017. Pemeriksaan, akan berlangsung selama 2 bulan sampai akhir Mei.

"Pemeriksaannya kewajaran atas laporan keuangan provinsi. Nanti, kami akan lihat kewajaran laporan keuangan apakah sudah sesuai atau bagaimana," katanya.

Menurut Arman, nantinya dari hasil pemeriksaan ini akan menghasilkan suatu produk opini. BPK, akan melakukan pemeriksaan disemua OPD sesuai sampling dan tingkat resiko.

"Kami akan melihat dari dokumen anggaran sampai hasil pemeriksaan," katanya.