Tuesday, 14 Syawwal 1445 / 23 April 2024

Tuesday, 14 Syawwal 1445 / 23 April 2024

Wakil Ketua MPR: Demokrasi Indonesia Perlu Biaya Tinggi

Rabu 11 Apr 2018 19:23 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Gita Amanda

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar bertemu Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend.

Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar bertemu Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend.

Foto: MPR RI
Banyak pihak sedang mengkaji ulang sistem demokrasi di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar menerima ucapan selamat dari Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend karena telah dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI. Ucapan selamat itu disampaikan saat keduanya bertemu di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (11/4).

Kepada Muhaimin, Vincent mengatakan, Indonesia adalah negara yang besar, karena memiliki rakyat dan wilayah yang besar. Dengan kondisi tersebut, Indonesia  memiliki potensi yang sangat bagus di bidang  ekonomi. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik. Buktinya nilai investasi dan perdagangan Uni Eropa ke Indonesia belum terlalu membanggakan.

“Banyak aturan yang tidak tepat sehingga investor enggan menanamkan investasinya di Indonesia. Misalnya aturan yang tumpang tindih dan tidak efisien,” kata Vincent menambahkan.

photo
Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar bertemu Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend.

Selain itu ada juga persoalan infrastruktur  yang harus segera dibenahi, agar investor semakin berminat menanamkan investasinya di Indonesia. Tapi, pada kesempatan itu, Vincent memuji demokrasi Indonesia yang sudah mengalami kemajuan pesat bahkan melebihi negara-negara lain di ASEAN. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Menanggapi masukan tamunya, Muhaimin mengatakan, demokrasi langsung yang ada di  Indonesia adalah sistem demokrasi yang membutuhkan biaya tinggi. Karena itu, saat ini banyak pihak yang sedang mengkaji ulang sistem demokrasi di Indonesia.

“Dengan sistem demokrasi seperti sekarang program kerja pemerintah ditentukan visi misi presiden terpilihlah saat kampanye. Sehingga dikhawatirkan tidak ada kesinambungan antara satu presiden dengan presiden selanjutnya”, kata Muhaimin lagi.

Oleh karena itu, saat ini MPR tengah mengkaji kemungkinan untuk melahirkan kembali haluan pembangunan  negara, seperti GHBN pada era pemerintahan orde lama.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler