REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, pemerintah menjamin kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada serentak maupun pemilu. Proses demokrasi, kata dia, tidak akan dikotori oleh berbagai hal yang bersifat pragmatis.
"Iya, (pemerintah) sangat serius menjamin itu. Proses demokrasi tidak akan dikotori oleh hal-hal yang bersifat pragmatis seperti itu," ujar Moeldoko di Gedung Gina Graha, Jakarta, Selasa (26/6).
Moeldoko menegaskan netralitas aparat baik TNI maupun Polri. Karena itu, menurut dia, tak ada permainan kotor yang tengah dilakukan pemerintah menjelang pilkada.
"Saya juga ingin menegaskan bahwa tidak ada sebuah permainan yang sedang kita jalankan dalam rangka menuju ketidaknetralan aparat. Enggak ada," kata dia.
Bahkan, menurut Moeldoko, Presiden Jokowi tak memberikan pengaruhnya terhadap jajaran TNI dan Polri untuk bersikap tak netral. "Enggak ada kebijakan presiden dan seluruh jajarannya di bawahnya, bahwa kita mempengaruhi TNI-Polri untuk tidak netral. Tidak," katanya.
Terkait pengangkatan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, Moeldoko menyampaikan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengangkatan Iriawan itupun juga dinilainya tak membuat pemerintah menjadi tak netral.
Ia juga menanggapi tudingan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut aparat tak netral. Moeldoko menilai hal itu dipengaruhi oleh suasana politik saat ini.
"Hanya dalam situasi-situasi di mana psikologi politiknya sedang berkembang saat ini, maka yang terjadi adalah selalu ada tuduhan, selalu ada ketakutan, selalu ada macam-macam. Yang seolah-olah TNI-Polri tidak netral," ujarnya.
