Jumat 20 Jul 2018 17:50 WIB

'Pemerintah Bertanggung Jawab untuk Kelangsungan Pertamina'

Pertamina diminta mempertahankan aset-aset strategis.

Red: Friska Yolanda
Menteri BUMN Rini Soemarno saat menerima Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (20/7).
Foto: BUMN
Menteri BUMN Rini Soemarno saat menerima Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (20/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno menegaskan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas terus mendorong perbaikan kinerja keuangan serta keberlangsungan PT Pertamina (Persero) di masa yang akan datang. Hal ini diungkapkan Rini saat menerima Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di Kantor Kementerian BUMN, pada Jumat (20/7).

Menurut Rini rencana aksi korporasi yang diusulkan kepada pemerintah selaku pemegang saham merupakan bagian dari rencana bisnis guna meningkatkan kinerja portofolio bisnis Pertamina ke depan. Dalam surat yang disampaikan ke Pertamina, tidak ada kalimat 'penjualan aset' ataupun 'persetujuan penjualan aset'. Sebaliknya, Pertamina diminta mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali.

photo
Menteri BUMN Rini Soemarno saat menerima Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (20/7).

Ia juga meminta agar Pertamina melakukan kajian mendalam dan komprehensif bersama dengan Dewan Komisaris untuk mengusulkan opsi-opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tanggung jawab saya adalah bagaimana Pertamina terus sehat 100 tahun ke depan dan terus mengawal tugasnya sebagai BUMN yang menjalankan fungisnya sebagai agen pembangunan dan bisa terus sehat dan tumbuh. Pemerintah juga terus mengawal agar Pertamina betul-betul bisa dikelola secara profesional, transparan, dan sustainable untuk anak cucu cicit kita. Saya juga tekankan bahwa kontrol utama tetap di Pertamina,” ungkap Rini.

Rini juga menambahkan, rencana aksi korporasi Pertamina yang disulkan kepada pemerintah tersebut memberi peluang bagi Pertamina untuk mengundang partner strategis yang memiliki keunggulan dalam teknologi dan bisnis di bidang energi.

Dengan menggandeng mitra bisnis yang tepat, Pertamina juga bisa mendapatkan nilai tambah, baik dari segi teknologi, perluasan pasar dan networking bisnis. Pertamina yang saat ini sudah menjadi induk BUMN migas adalah 100 persen milik negara sehingga harus didukung bersama agar mampu menjadi agent of development yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara.

“Selanjutnya saya terus mendorong Direksi dan Komisaris Pertamina untuk mengkaji lebih dalam terkait langkah-langkah tersebut terutama untuk bisa mengatasi dan mengantisipasi kondisi-kondisi eksternal sehingga kesehatan keuangan terus terjaga dan Pertamina tetap tumbuh dan lebih besar,” tutur Rini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement