REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Putu Astawa mengundang investor yang tergabung dalam Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia untuk berinvestasi mengatasi kemacetan di Pulau Dewata. Pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) dan domestik terus meningkat yang berimplikasi pada kemacetan lalu lintas.
"Rata-rata ada 5,7 juta wisman, delapan juta wisatawan domestik, plus 4,2 juta penduduk Bali setiap tahunnya. Ini jelas berimplikasi pada kemacetan. Bagi investor yang berkenan ingin berinvestasi mengatasi kemacetan ini, kami sangat menyambut," kata Astawa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKI XIX di Kuta, Bali, Kamis (26/7).
Bali juga tak memiliki pelabuhan ekspor memadai. Astawa mengatakan hanya 42 persen barang-barang ekspor dari Bali diakomodasi Pelabuhan Laut Celukan Bawang, sementara sebagian besar sisanya (58 persen) melalui pelabuhan di Jawa. Astawa mengatakan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara sangat potensial dikembangkan sebagai pelabuhan ekspor.
"Pelabuhan ekspor kami cuma satu, itu juga terkendala letusan gunung berapi, seperti Gunung Barujari dan gunung-gunung berapi di Jawa Timur. Kami membutuhkan pengembangan atau alternatif," kata Astawa.
Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar mengatakan anggota-anggota HKI yang merupakan pengembang industri selalu siap jika ada permintaan dari daerah. Semua bergantung ada tidaknya potensi yang bisa dikembangkan suatu daerah.
"Jika ada permintaan pemerintah untuk industri baru, kami pengembang kawasan siap membangun," katanya.
Pemerintah pusat dan daerah, sebut Sanny berkewajiban menyediakan sarana prasarana dasar untuk industri. Ini sebagai jalan masuk pengembang membangun kawasan.
"Tanpa infrastruktur dasar, akses pembangunan ke kawasan pasti mustahil," ujarnya.
Secara nasional, HKI menilai telah terjadi pergeseran positif pembangunan industri manufaktur dari Jawa ke luar Jawa. Sekitar tiga hingga empat tahun lalu, perbandingan kawasan industri di Jawa dan luar Jawa adalah 76 : 34 persen.
"Saat ini sudah 65 : 35 persen dan mengarah ke 40 persen. Harapan kami dua hingga tiga tahun lalu sudah 50 : 50 persen," kata Sanny.
Pemerintah pusat sudah menjanjikan subsidi insentif untuk kawasan ekonomi khusus, berupa insentif fiskal, terkait tax allowance dan tax holiday.
