REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, banyak pihak yang masih salah pengertian dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Menurutnya, banyak pihak yang menilai pembangunan infrastruktur hanya dari segi fisik.
Padahal, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur termasuk bagian upaya membangun mental dan karakter bangsa. "Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik, seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya, padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik seharusnya dilihat sebagai cara untuk mempersatukan bangsa. Tak hanya itu, pembangunan fisik juga upaya untuk mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh nusantara.
"Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu Tanah Air," ujar Jokowi.
Karenanya, juga selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, fokus untuk membangun negeri mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote secara merata dan berkeadilan. "Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik Indonesia," kata Jokowi.
Menurutnya, pemerintah juga terus berupaya membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, pemerintah juga fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
Jokowi mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur juga bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dari negara lain, tetapi juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru bagi daerah-daerah di Tanah Air.
"Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua," ujar Jokowi.
Dalam sidang tahunan MPR yang diawali pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan itu, Presiden Jokowi didampingi istri, Iriana Joko Widodo, beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Mufidah Jusuf Kalla.
Sidang MPR juga dihadiri oleh para mantan presiden maupun wakil presiden, di antaranya Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie dan Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri.
Namun, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak tidak hadir. Dari jajaran mantan wakil presiden antara RI ke-6 Try Sutrisno dan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono.
Hadir juga Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta yang masih menjadi wakil ketua MPR. Wakil Ketua MPR Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar.
Selain itu, hadi pula Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.
Para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, anggota MPR RI, pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan para Kepala Staf Angkatan, para ketua umum partai politik.
