REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP PAN Erwin Izharuddin menyebut, pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sangat objektif dan proporsional. Pidato tersebut justru untuk merawat akal politik sehat.
Hal ini menanggapi kritik beberapa pihak yang menyebut pidato tersebut sebagai pidato rasa oposan. "Seharusnya, semua pihak memberikan apresiasi atas sikap Ketua MPR yang telah mampu memotret secara objektif dan konstruktif atas realitas dan dinamika kebangsaan setahun terakhir," kata Erwin, Kamis (16/8).
Pidato Ketua MPR pada sidang tahunan, menurutnya, sebagai cara Ketua MPR menjaga dan merawat akal politik. Dengan begitu, akal politik tetap berfungsi normal dan tumbuh sehat di tengah masyarakat dan di tengah tahun politik.
Pemerintah dan para tokoh politik pendukung pemerintah, kata dia, seharusnya berterima kasih kepada Ketua MPR karena telah menunjukkan sisi lemah kinerja pemerintah. Hal yang justru tidak ditemukan di para politisi pendukung pemerintah.
Tentu pada akhirnya, lanjutnya, akan dikembalikan kepada publik sendiri sebagai penilai akhir. Apakah pidato Ketua MPR sekadar kritik sebagai sikap oposisi, atau justru mencerminkan realitas yang mereka alami dan rasakan sehari-hari.
Selain itu, menurut Erwin, Ketua MPR juga bukan hanya mengkritik, tapi juga menyampaikan apresiasi atas kinerja dan capaian pemerintah. Misalnya, kinerja pemerintah dalam menanggani bencana gempa di Lombok. Juga, apresiasi terkait kesiapan pemerintah dalam menyongsong Asian Games.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah menjaga harga-harga barang barang kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. Zulkifli menyebut, permintaan itu juga secara khusus disampaikan untuk mewakili para ibu di Indonesia.
Hal itu disampaikan Zulkifli saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/7). "Bapak presiden ini titipan emak-emak. Titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau terutama kebutuhan pokok," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
Menurutnya, penting bagi pemerintah memastikan daya beli masyarakat tidak tergerus karena adanya perubahan harga. Sebab, yang sangat perlu diperhatikan saat ini adalah masyarakat golongan miskin dan hampir miskin yang masih sangat besar jumlahnya.
Ketua Umum PAN itu juga menyoroti masalah pengelolaan utang negara. Ia menilai, utang pemerintah tidak bisa disebut aman karena rasio utang 30 persen. Sebab, yang perlu dicermati adalah jumlah bebas utang pemerintah telah mencapai Rp 4.000 triliun.
