REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Minimnya akses dan infrastruktur penunjang pendidikan dinilai menjadi kendala utama pengimplementasikan pendidikan jarak jauh (PJJ) di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Pemerintah pun didesak untuk segera membuat strategi dan langkah cepat untuk mencari solusi terkait hal tersebut.
Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darodjat menyebut setidaknya ada dua kendala utama yang mesti menjadi perhatian pemerintah yaitu belum meratanya akses point di berbagai daerah dan minimnya pengetahuan literasi digital terutama di daerah perbatasan dan 3T.
"Akses itu penting karena ketika bicara tentang PJJ masih terkait dengan akses pendidikan yang ada di perbatasan yang masih kesulitan untuk mengakses cyber atau virtual. Sehingga harus ada sinergi antara kementerian/lembaga bagaimana supaya masyarakat Indonesia di pinggiran memiliki akses terhadap jaringan. Ini penting," jelas Ojat di kampus UT Pusat, Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada Rabu (26/9).
Menghadapi era digital, kata dia, pemerintah seharusnya bisa segera menyelesaikan masalah aksesibilitas di daerah-daerah terpencil. Terlebih jika pemerintah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) melalui PJJ. Selain itu dia juga menekankan pentingnya literasi digital bagi semua calon mahasiswa. Karena menurut dia, masih banyak lulusan SMA yang masih memiliki kemampuan literasi digital yang rendah.
"Pada umumnya lulusan SMA zaman now mungkin tidak ada kendala, tapi masih banyak mahasiswa yang computer internet literasinya masih rendah. Itu harus diedukasi, disiapkan lebih awal mulai dari pendidikan dasar sehingga saat lulus SMA akan ikuti pendidikan daring mereka sudah memiliki kapasitas kemampuan kemahiran untuk PJJ," tegas dia.
Dia menambahkan, model PJJ akan menjadi tren di masa depan. Untuk itu, UT sebagai lembaga pendidikan tinggi yang pertama merealisasikan PJJ akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dalam PJJ.
