REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin ikut direspon oleh cawapres Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga menegaskan bahwa timnya tidak akan menunjuk pengacara khusus seperti yang dilakukan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK).

"Kami sendiri tidak menunjuk pengacara khusus, karena kami mengantisipasi bahwa pilpres ini akan dimenangkan tanpa sengketa," kata Sandiaga saat ditemui di Hutan Kota Pesanggarahan, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (7/11).

Sandiaga menambahkan jika nantinya pilpres berujung pada sengketa, Badan Pemenangan Nasional (BPN) akan fokus pada tim hukum relawan-relawan advokat hukum. Selain itu Sandiaga ingin lebih fokus isu ekonomi, dan bukan untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum yang kemungkinan akan terjadi.

"Kita mau fokusnya ekonomi bagaimana lapangan kerja bisa terciptakan, bagaimana harga-harga bisa stabil terjangkau, itu fokus kita," ucapnya.

Selain itu mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengakui dirinya pernah mengajak Yusril sebagai Ketua Umum PBB untuk bergabung ke kubunya, namun lantaran tidak adanya kesepakatan diantara keduanya akhirnya PBB belum memutuskan sikapnya sampai saat ini. Kendati demikian ia menghormati keputusan Yusril tersebut.

"Tapi kalau PBB sendiri tentunya kami terus mengajak untuk bergabung untuk berjuang dan di level kader-kadernya sudah banyak yang bergabung kepada kita memberikan masukan sebagai relawan, masukan sebagai pakar," ujarnya.