REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PBB Aris Muhammad menegaskan sikap Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang mulai cenderung mendukung Jokowi Maruf Amin lebih bersifat pribadi, dan belum menjadi sikap partai.
Aris yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum DPP PBB menyebut pilihan Yusril sama seperti kader kader PBB lain yang bisa saja telah memberi dukungan ke salah satu calon presiden baik nomor 01 atau 02. Sedangkan sikap resmi dari partai, ungkap dia akan diputuskan dalam Rakornas PBB Desember mendatang.
"Jadi untuk sekarang (dukungan) bisa-bisa saja, mungkin secara pribadi sifatnya," kata Aris kepada wartawan, Kamis (8/11).
Dengan demikian, ia menegaskan posisi PBB saat ini tidak bisa dikatakan terbelah antara kader yang mendukung Jokowi atau Prabowo."Kami solid kok masih menunggu rakornas PBB yang akan di gelar bulan Desember mendatang," terangnya.
Adapun kader PBB yang memberi dukungan kesalah satu kubu, menurutnya itu hal biasa. Sah sah saja, dan kalaupun ada tiga kandidat presiden, selama belum ada keputusan resmi Rakornas dari partai, menurutnya, bisa saja dukungan kader ke tiga capres tersebut.
"Tapi kalau sudah penetapan dan keputusan rakornas, dukungan diberikan kepada kubu yang mana itu menjadi barometer kami," sebutnya.
Namun ia tidak ingin berspekulasi apabila setelah keputusan rakornas, masih ada kader yang mendukung capres di luar keputusan partai, apakah akan disanksi organisasi atau tidak. Menurutnya hal itu akan bisa dijawab nanti setelah keputusan rakornas dan ada aturab mekanisme partai yang akan disepakati."Karena belum terjadi saya belum bisa memberikan komentar," imbuhnya.
Keputusan Yusril menjadi kuasa hukum Jokowi-Maruf Amin di pilpres 2019 mendapat sorotan, khususnya dari kader dan simpatisan PBB. Yusril bersama kader dan simpatisan PBB selama ini dikenal kritis dan bersikap oposisi dengan pemerintah, dan cenderung bersama dengan pendukung Prabowo Sandi.
Sikap Yusril akhirnya berlabuh ke Jokowi ini dianggap sebagai profesional lawyer. Namun tidak sedikit yang menilai ini adalah kekecewaan atas komunikasi yang kurang baik antara Yusril dengan Prabowo, dalam proses penjajakan koalisi jauh sebelum pendaftaran capres dan cawapres.
