REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pertanian dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Yunus Musa menilai, setiap wilayah di Indonesia, seperti kawasan barat, timur dan tengah, memiliki kemampuan pengelolaan pangan dan sektor pertanian yang berbeda. Oleh sebab itu, ucap Yunus, amat tidak mungkin kebijakan pengelolaan pertanian di kawasan Indonesia bagian barat secara sama diterapkan di timur.
Menurut Yunus, sampai saat ini dirasakan pengelolaan pertanian di kawasan Indonesia bagian timur, terutama di daerah pinggiran dan perbatasan. Misalnya saja dengan membuka mata air ataupun juga pengembangan komoditas pertanian gula yang selama ini tidak terkelola optimal, namun berhasil berproduksi dengan baik.
"Jangan mengandalkan bahan impor, misalnya benih. Produksinya di wilayah Indonesia bagian barat, namun penggunaannya di timur. Kembangkanlah mereka dan menyatulah dengan alamnya," ujar Yunus dalam siaran, Sabtu (24/11).
Menurut Yunus, ada dua faktor yang mempengaruhi pengelolaan pertanian di Papua, yaitu kemampuan sumber daya manusia, namun teknologinya rendah. Kemudian kedua, operator yang memahami kondisi pertanian serta terstruktur. "Memberikan sumbangsih cukup besar. Sehingga ada hasilnya yang relevan dibandingkan dengan daerah lainnya pada penggunaan benih," ucap mantan Dekan Fakultas Pertanian Unhas.
Hal lainnya dikemukakan Yunus untuk menuju pengelolaan pertanian di Indonesia bagian timur yang semakin baik ke depan adalah alokasi anggaran secara khusus dan jumlahnya maksimal. "Akan bisa on target dengan dana seperti itu. Sudah pasti akan melakukan kegiatan produksi, bukan hanya untuk kebutuhan tapi juga yang lainnya di pertanian," kata Yunus.
Untuk pengelolaan sektor pertanian di kawasan Indonesia bagian timur, yakni Papua dan Papua Barat, pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan serta pengembangan ekonomi lokal melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017.
Kementerian Pertanian (Kementan) di kedua provinsi tersebut telah melakukan berbagai program yang fokus membina kapasitas SDM lokal serta pengelolaan komoditas produksi berbasis sumber daya wilayah masing-masing. Distribusi alat pertanian dan alokasi anggaran untuk Papua dan Papua Barat juga telah didistribusikan Kementan, bahkan sejak tahun 2015.
