REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius memaparkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam rangka mengurai dari hulu masalah radikalisme dan terorisme. Terutama bagaimana cara-cara pencegahannya sehingga bisa dieliminasi dan dideteksi untuk memberikan solusi terkait masalah radikalisme dan terorisme di daerah.
“Responnya sangat luar biasa, mereka (kepala daerah) langsung mengundang kami (BNPT) agar segera turun ke daerah memberikan panduan. Kami (BNPT) menyambut baik permintaan dan akan turun ke daerah untuk memberikan panduan kepada mereka agar pencegahan terorisme ini bisa lebih membumi,” ujar Komjen Suhardi Alius, Kamis (30/11).
Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengungkapkan, ia mengajak seluruh kepala daerah ini untuk merawat situasi kondusif yang ada sekarang. Ini penting karena kondisi kondusif ini bisa dirusak dalam tempo singkat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti penganut radikalisme dan terorisme.
Ia menilai, pencegahan dan deteksi dini sangat penting dalam penanganan masalah radikalisme dan terorisme. Hal itulah yang mendasari BNPT sangat total dalam menangani masalah ini. Tidak hanya kepala BNPT yang rajin memberikan pemahaman dan sosialiasi ke berbagai kalangan, juga melalui Subdit Pemberdayaan masyarakat bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dan Subdit Pengawasan, yang langsung terjun ke daerah-daerah untuk penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa menghalangi mereka (kelompok- atau mantan teroris) masuk dan berinteraksi di masyarakat . Nah bagaimana mekanisme dan treatmennya? Itu harus kita sesuaikan karena mereka punya latar belakang ideologi berbeda. Pemerintah daerah sudah mempunyai pemahaman yang baik sehingga akan memudahkan upaya pencegahannya. Tapi ke depan sinergi ini harus lebih kuat lagi,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.
Menurut Suhardi, peran kepala daerah sangat signifikan dalam membantu tugas BNPT menangani terorisme, terutama bagi mantan teroris. Pasalnya, setiap mantan teroris yang sudah menjalani proses deradikalisasi, pasti kembali ke masyarakat di berbagai daerah. Selanjutnya menjadi tugas kepala daerah untuk memonitor dan memberikan akses mantan napi terorisme tersebut untuk kembali bermasyarakat.
