REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut hunian sementara (huntara) di Sulawesi Tengah yang sudah selesai dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memang diutamakan bagi masyarakat yang harus relokasi. Menurut JK, huntara diperuntukan bagi masyarakat korban bencana liquefaksi yang rumahnya sudah tidak dapat ditempati kembali.

Hal itu disampaikan JK, menyusul baru 36 unit dari 414 unit huntara di Sulawesi Tengah yang ditempati masyarakat. Sementara, ada 40 ribu masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian.

"Ya, yang disiapkan tempat hunian sementara itu bagi yang direlokasi, karena akibat likuifaksi," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/2).

Menurutnya, untuk masyarakat korban gempa yang rumahnya masih dapat diperbaiki, tidak dikategorikan menempati huntara. Namun, tetap berada di tenda pengungsian, untuk menunggu perbaikan rumah. 

"Dia yang rumahnya masih ada, maka dia hanya tetap di tenda. Untuk memperbaiki rumahnya. Karena itu tempat hunian sementara memang tidak diperuntukan untuk orang yang rumahnya rusak tapi diperbaiki. Yang diperuntukan untuk yang direlokasi," ujar JK.

JK pun memastikan Pemerintah Sulawesi Tengah, maupun Pemerintah Kota Palu dan sekitarnya sudah mendata masyarakat yang masuk kategori relokasi maupun perbaikan rumah. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk bersabar.

"Sudah kita sudah, pemerintah sudah mendata sekarang. Bersama Pemda, BNPB, TNI, Polisi, tim untuk mendata itu," ujarnya.