REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah mencari solusi terbaik terkait perbaikan ekosistem Taman Nasional Komodo, di Nusa Tenggara Timur. Perbaikan diharapkan tidak sampai menutup Taman Nasional karena akan mempengaruhi kunjungan wisata ke destinasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi usai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) NTT, Andreanus Garu, menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (18/2). Dalam kesempatan itu, JK diminta turun tangan atas wacana penutupan Taman Nasional Komodo.
"Sedang dicari terbaiknya apa, bukan untuk ditutup," ujar Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (18/2).
Menurut Sofjan, dalam rapat koordinasi pengembangan wisata yang dipimpin Wapres JK pekan lalu, Labuan Bajo di NTT masuk dalam empat destinasi super prioritas Pemerintah. Sementara, wacana penutupan Pulau Komodo yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTT, tentu akan berpengaruh ke perkembangan wisata tersebut. Karenanya, Wapres menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pariwisata mengkaji dan mencari jalan terbaik tanpa penutupan Taman Nasional Komodo.
"Maka itu saya rasa sekarang ada tim di bawah KLH, Bu Siti (Nurbaya) untuk melakukan ini dan saya harapkan ini bisa selesai secepatnya, sehingga setelah itu mungkin kita akan mengumumkan apa policy (kebijakan) yang terbaik," kata Sofjan.
Sofjan mengatakan, Wakil Presiden JK akan mengungjungi NTT menyusul dikeluarkannya kebijakan terkait Taman Nasional Komodo tersebut. Menurut Sofjan, Pemerintah menyadari perlunya konservasi terhadap ekosistem Komodo di NTT.
Namun demikian, pariwisata di sekitar Taman Nasional Komodo juga menjadi andalan masyarakat di NTT. Apalagi, Taman Nasional Komodo juga menjadi ikon pariwisata di NTT.
"Saya rasa itu saja yang kita cari komprominya. dan saya pikir pasti yang terbaik karena ini tidak bisa mundur lagi, dulu (penerbangan) ke Labuan Bajo itu 3 kali seminggu. sekarang 15 kali satu hari," katanya.
Ia memandang, salah satu kemungkinan solusinya adalah memperbaiki secata bertahap atau membatasi kunjungan ke Taman Wisata Komodo.
"Mungkin kalau ini diperbaiki, Pulau Rinca itu kan juga ada komodonya atau dibikin spesial kuota misalnya itu bisa saja. 800 ribu kuotanya setahun, supaya tidak merusak sehingga ini semua bisa dijalankan," kata Sofjan.
