Selasa 26 Feb 2019 08:55 WIB

Benahi Konektivitas Penerbangan Sebelum Gelar MotoGP 2021

MotoGP tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dari sektor lain seperti penerbangan.

Red: Ratna Puspita
Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika. Foto area Kuta Beach Park the Mandalika di kawasan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah,NTB, Ahad (24/2/2019).
Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika. Foto area Kuta Beach Park the Mandalika di kawasan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah,NTB, Ahad (24/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah untuk membenahi terlebih dahulu konektivitas penerbangan sebelum memikirkan menjadi tuan rumah MotoGP 2021. Sebab, konektivitas penerbangan ini menjadi persoalan di NTB.

"Kami mendukung Lombok menjadi tuan rumah MotoGP. Tapi kondisi saat ini bagaimana kita menghidupkan konektivitas penerbangan yang masih jauh dari harapan. Itu mestinya yang dibenahi dulu," kata Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah di Mataram, Selasa (26/2).

Ia menilai, mahalnya harga tiket penerbangan ke Lombok dan penerapan bagasi berbayar berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan ke NTB, khususnya Lombok. Hal ini tentunya berdampak tidak baik bagi pariwisata NTB ke depan karena kata Isvie, ada ribuan orang yang bergantung pada sektor pariwisata itu.

Karena itu, meskipun pelaksanaan MotoGP masih akan berlangsung pada 2021. Ia mengingatkan pemerintah provinsi untyk terus mendesak pemerintah pusat agar menurunkan tarif tiket penerbangan tersebut.

"Harus sudah dimulai dari sekarang tidak perlu harus menunggu 2021. Aneh kita mau MotoGP, pesawat tidak ada, konektivitas penerbangan antar provinsi ditutup," ucapnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi tidak terlalu terbuai dengan rencana MotoGP. Sebab saat ini, hal yang paling utama bagaimana mengembalikan pemulihan pariwisata NTB setelah terpuruk dihantam pascagempa bumi ditambah mahalnya tiket pesawat dan pemberlakuan bagasi berbayar.

Hal senada diutarakan Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan yang meminta agar pemerintah provinsi betul-betul mempersiapkan aksebilitas konektivitas penerbangan sebelum MotoGP. Sebab, MotoGP tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari sektor lain.

Salah satunya aksebilitas udara yang lancar, tidak seperti saat ini tiket penerbangan mahal. "Ini yang perlu kita benahi dulu. Dipersiapkan jalur penerbangannya, masyarakat juga harus dilibatkan dan sebagainya," terangnya.

Selain konektivitas penerbangan yang tidak kalah penting, Johan mengatakan, yakni bagaimana membangun sumber daya manusia. Khususnya, masyarakat di sekitar kawasan KEK Mandalika.

Kemudian, terkait pembebasan lahan yang informasinya belum sepenuhnya clear di sekitar kawasan. Termasuk, kondisi lingkungan yang masih belum bersih serta bagaimana UMKM juga bisa merasakan dampak dari hadirnya pariwisata di tempat itu.

"Ketika kita ingin melihat MotoGP sukses, tidak ada lagi masalah-masalah disekitarnya, apakah itu aksebilitas penerbangan, lingkungan yang tidak bersih, UMKM yang tidak terakomodir karena kita tidak ingin MotoGP ini menjadi tidak baik," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement