REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya integrasi big data yang ada di Jatim untuk perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat. Apalagi, kata dia, lewat perkembangan teknologi informasi yang ada, sangat memungkinkan konektivitas, integrasi, dan pemrosesan data yang lebih baik.
“Berdasar pada keinginan untuk mencapai perbaikan dan pelayanan publik dari kebijakan yang berbasis data, maka integrasi big data merupakan salah satu prioritas program Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jatim,” kata Emil saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Rektorat ITS, Sukolilo, Surabaya, Jumat (22/3).
Emil mengungkapkan, Pemprov Jatim masih akan merumuskan dan mencari metode terbaik untuk mengorganisir berbagai data yang tercecer di semua Organisasi Perangkat Desa (OPD) di Jatim. Dicontohkan, data di balai latihan kerja, selama ini hanya ditumpuk berupa file, dan saat dicari data tersebut belum bisa dianalisa.
“Tahapan yang terpenting dalam integrasi big data ini yaitu organisasi data dan manajemen data,” kata Emil.
Emil menambahkan, pihaknya menginginkan big data tersebut bisa tersinergikan hingga membentuk sebuah database yang tersinkronkan. Selain itu, teknologi deteksi sensor lewat e-KTP juga menurutnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.
“Bisa kita bayangkan jika ada proses akuisisi e-KTP, sehingga setiap orang cukup menempelkan e-KTP-nya saat checkin ataupun checkout,” ujar Emil.
Emil berharap, pihaknya bisa mengakuisisi semua data yang ada di 60 OPD, yang sesuai rencana, pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Adapun prioritasnya pada OPD yang memberi dampak luas pada masyarakat. Dicontohkan, data-data pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus bisa memberi informasi indikasi pencemaran di seluruh Jatim.
“Saya harapkan usai FGD ini, semua unit terkait bisa lebih menajamkan program dan mengerucut pada rencana action plan dalam pengintegrasian big data di Jatim,” kata Emil.
