REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris mempertanyakan komitmen dan startegi kepada bakal calon pemimpin Indonesia yang baru. Apakah mereka akan berkomitmen juga dalam upaya memberantas jual beli jabatan di lingkungan pemerintah.
“Jual beli jabatan bukan hanya dijadikan sebagai ladang korupsi, tetapi juga memiliki daya rusak yang sangat besar terhadap upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sudah dirintis pascareformasi,” kata Fahira dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (26/3).
Fahira menerangkan, dari sisi kebijakan dan perangkat aturan serta implementasinya, program reformasi birokrasi selama dua dekade terakhir mengalami kemajuan signifikan. Karena terus menjadi prioritas nasional siapapun presiden yang memimpin.
Misalnya kata dia, penerapan e-goverment, penandatangan pakta integritas, penerapan anggaran berbasis kinerja, pemberian remunerasi, dan penerapan promosi jabatan secara terbuka sudah mulai memperlihatkan dampaknya.
Hanya saja kata dia, ternyata masih ada faktor-faktor lain yang luput dari perhatian grand design reformasi birokrasi kita. Yakni memberi celah kepada mereka yang berada di luar birokrasi tetapi memiliki relasi dan pengaruh politik untuk ikut campur dalam penentuan jabatan terutama di posisi-posisi penting dan strategis di institusi pemerintahan.
“Di sinilah butuh leadership yang kuat. Presiden itu jabatan politik. Oleh karena itu, dia harus mampu menggunakan pengaruh dan kekuatannya untuk membentengi birokrasi yang dipimpinnya lepas dari intervensi politik manapun. Ini penting agar sirkulasi di kalangan birokrasi benar-benar berjalan sesuai sistem merit,” ujar Senator Jakarta ini.
Jangan sampai semua sumber daya yang telah dikeluarkan untuk mereformasi birokrasi selama lebih dua dekade ini menjadi sia-sia oleh praktik jual beli jabatan. Rakyat saat ini menanti strategi, gebrakan, dan keberanian capres dalam memberantas jual beli jabatan.
Muara dari reformasi birokrasi, sambung Fahira, adalah tercipta pelayanan publik yang prima. Pelayanan yang prima hanya bisa tercipta jika dijalankan oleh ASN yang profesional dan berintegritas, terutama ASN yang menduduki posisi strategis baik di daerah maupun di kementerian/lembaga.
“Salah satu tema yang diusung yaitu terkait pemerintahan, harus dimanfaatkan para calon presiden (capres) untuk memaparkan langkah konkret yang akan mereka lakukan dalam memberantas jual beli jabatan yang diduga kuat masih terjadi di berbagai institusi pemerintahan,” kata Fahira.
