REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Rahayu Saraswati mendukung kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam penetapan besaran tarif moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT).
Saraswati mengatakan adanya tarif bentuk tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat penguna.
"Kebijakan tarif bentuk kontribusi masyarakat dalam menjaga aset bersama. Ada rasa tanggung jawab disana karena MRT adalah fasilitas umum yang disediakan pemerintah," ujar anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Saraswati menyakini besaran tarif yang ditetapkan pemerintah DKI Jakarta telah melalui kajian dan analisa yang matang.
Termasuk kajian daya beli masyarakat dan daya subsidi dari APBD DKI Jakarta.
"Pak Anies pasti berorientasi agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkan MRT dengan tarif yang ditetapkan," tambah caleg DPR RI Dapil 3 DKI ini.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD DKI menyetujui tarif MRT Jakarta Rp 10.000/10 km (proyeksi rata-rata perjalanan).
Adapun tarif minimal yang dikeluarkan penumpang nantinya adalah Rp 3.000. Tap in dan tap out di stasiun yang sama akan dikenakan tarif minimum, yakni Rp 3.000.
Tarif Rp 10.000/10 km sendiri terdiri atas dua komponen, yakni boarding fee yang dipatok sebesar Rp 1.500 ditambah unit price per kilometer (harga per kilometer) yang dikalikan jarak. Tarif 10.000/10 km unit harga per km nya dipatok Rp 850.
Dengan tarif tersebut, maka jumlah subsidi yang akan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 672 miliar hingga akhir 2019.
Jumlah subsidi berasal dari proyeksi penumpang MRT sebanyak 65.000 orang/hari dengan besaran subsidi per penumpang mencapai Rp 21.659.
Tarif ini rencananya mulai diberlakukan 1 April mendatang.Saraswati berharap MRT menjadi salah satu solusi DKI Jakarta dalam mengurangi kemacetan.
Keberadaan MRT juga diyakini semakin memastikan integrasi yang baik antarmoda transportasi di Jakarta.
Seperti halnya negara-negara lainnya yakni Singapura Jepang, Korea Selatan dan Malaysia.
"Semoga bermanfaat buat warga DKI Jakarta. Gunakan MRT dengan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari aset negara," ujarnya.
