Jumat 31 May 2019 22:29 WIB

Menanti Keberpihakan Vokasi Pesantren

Kiai Maruf memberi angin segar realisasi vokasi berorientasi lulusan cakap kerja

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Muhammad A Idris, Founder Indonesia Youth Forum, Direktur Eksekutif MataAir Foundation
Muhammad A Idris, Founder Indonesia Youth Forum, Direktur Eksekutif MataAir Foundation

Ditetapkannya KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi di periode kedua merupakan kegembiraan bangsa Indonesia. Kita gembira lantaran menjadi saksi demokrasi yang tumbuh membaik. Salah satu kelompok masyarakat yang merasakan kegembiraan atas kemenangan ini adalah para santri. Pesantren dan Ma’ruf Amin adalah pesan keindonesaian sebagai representasi politik keummatan yang diamini serta diinginkan masyarakat.

Meski kontestasi cukup melelahkan, Pilpres 17 April 2019 lalu jadi bukti bahwa keberadaan pesantren menjadi penentu terpilihnya Jokowi Ma'ruf sekaligus jawaban bahwa mayoritas muslim Indonesia tidak mudah terprovokasi lantaran perbedaan pilihan. Kebencian dibalut isu agama cukup dominan, namun mayoritas tidak terpancing  karena basis pemilih pesantren tidak meladeni. Tentu amat disayangkan jika sampai bangsa ini terpecah,  karena pesta rakyat ini hanya ada lima tahun sekali. Kini masyarakat ada dalam fase penantian program kerja nyata, apa yang ditawarkan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat Indonesia. 

Baca Juga

Masih segar ingatan kita, beberapa statemen politik Kiai Ma'ruf saat debat kandidat cukup mencuri perhatian publik. Anggapan sudah sepuh dan tak meyakinkan sebagai pendamping Jokowi dibayar lunas dengan beberapa gagasan besar dan terukur sebagai jawaban peningkatan pembangunan ekonomi dan kualitas pendidikan Indonesia. 

Dibidang terorisme dan ekonomi cukup tajam dan akurat pilihan katanya, "Jika terorisme disebabkan karena pemahamannya yang salah, maka luruskan. Jika ekonominya lemah, berdayakan". Kita memahami pesan sang kiai bahwa menjawab satu persoalan tak perlu terburu -buru menyalahkan pihak tertentu yang tak berujung solusinya. 

Sementara, harapan khusus  terkait peningkatan kapasitas pendidikan pesantren Wakil Presiden terpilih ingin para santri menguasai ilmu agama dan mampu dan mau membuka dan menjalankan bisnis. Sang Kiai menyebutnya "Gus Iwan" atau Santri Bagus Pintar Ngaji dan Juga Usahawan. Tentu semangat ini berbanding lurus dengan spirit pendidikan Indonesia yang kini getol merevitalisasi bidang vokasi. Kiai Maruf memberikan angin segar realisasi vokasi berorientasi menciptakan lulusan cakap kerja dan cakap usaha. 

Tentu harus segera dipikirkan strategi kongret untuk mengeksekusi program tersebut. Konsolidasi politik untuk berpihak pada program pemberdayaan ummat salah satunya revitaliisasi pendidikan vokasi segera dilakukan. Sebab masyarakat sudah terlalu jenuh menyaksikan pertikaian politik semu di media sosial. Terobosan memangkas berbelitnya kordinasi antar lembaga pemerintah harus disegerakan. Boros anggaran dan membuang waktu yang dibungkus rapat kordinasi tak berkesudahan adalah tantangannya.

Ekstrakurikuler Wirausaha 

Menjadi pembisnis sukses, pedagang kaya maupun wirausaha papan atas adalah impian siapa aja. Terlebih kecukupan ekonominya dan bisa memberikan akses lapangan kerja bagi masyarakat jadi kepuasan tersendiri. Semangat ini sebenarnya harus dipahami sebagai semangat yang sejalan dengan pesan Rasul, anfau'hum linnas yang jadi spirit hidup para santri.

Bahkan, menjadi wirausahawan sebenarnya upaya untuk belajar dari kesuksesan Rasulullah sebagai pelaku bisnis yang cukup diperhitungkan pada masanya. Dalam konteks kini, ini adalah upaya meneladani para pengasuh pesantren yang mayoritas memiliki usaha atau bisnis mapan untuk keseimbangan dakwah dan memimpin keluarga. 

Tentu khazanah lokal pesantren perlu digali, jika perlu membuat silabus kurikulum wirausaha yang sumber inspirasinya dari kisah sukses ulama di bidang ekonomi. Sehingga santri merasa dekat tak ada jarak untuk meneladani tanpa kehilangan figur keagamaan. Moralnya bagus, kompetensi kerja dan usaha disiapkan dengan matang. 

Sebab, menumbuhkan semangat menjadi wirausaha, khususnya santri perlu pendekatan khusus agar semangat mengaji tidak terganggu. Memang sudah mulai tumbuh pendidikan formal dilingkungan pesantren. Bahkan sekolah kejuruan (SMK) cukup mendominasi pertumbuhan pesantren. Semangat ini harus dikelola dengan serius. Link and match harus dieksekusi secara apik dan terukur. Agar perkembangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) benar-benar menjadi Visibel bagi alumni pesantren.

Ekstrakurikuler wirausaha layak dipertimbangkan sebagai gerakan nyata untukmenumbuhkan semangat menjadi wirausaha sejak dini. Patut dicoba, sebab ini adalah upaya agarsantri mendapatkan imajinasi baru tentang definisi profesi. Tepatnya, untuk menuju sukses, wirausaha adalah salah satu caranya, dan mungkin cara terbaik.

Elok sekali jika pengenalan dasar tentang wirausaha dimulai sejak sekolah. Permulaan yang dini ini akan mendorong kuatnya penanaman paham bahwa berbisnis itu mudah. Materi dasar tentang penggalian ide, membuat produk bisnis, riset dasar,marketing , lalu membangun jejaring dan mengeksekusi bisnis tersebut. Sempurna, jika literasi dasar wirausaha sudah akrab ditelinga mereka seperti adzan berkumandang yang menggairahkan daya ibadahnya.

Santri Magang dan Kedewasaan Industri 

Evaluasi tak berkesudahan atas kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang tidak kompetitif harus disudahi. Artinya semua kelembagaan terkait harus sadar diri bagian tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. dalam hal ini, kelompok santri menjadi alternative yang tak bisa dinafikan. Fokus dan jangan setengah hati jika mau berpihak berbenah.

Berdasarkan data Kementrian agama, jumlah santri di Indonesia mencapai 3.9 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Ahmad Zayadi menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut sebanyak 10 persen menjadi kader ulama. Sementara sisanya adalah generasi penerus bangsa perlu dibekali kemampuan lain, baik berupa kemampuan teknis maupun kemampuan non-teknis.

Yang perlu disegarakan adalah pemetaan terhadap jenis kebutuhan tenaga kerja. Bidang Kerja apa yang dibutuhkan? , potensi serapan tenaganya berapa? Jenis pekerjaan apa ? Sehingga institusi pendidikan vokasi mempersiapkan lulusan kejuruan sesuai target dan tidak terjadi  ledakan pengangguran. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus menuntaskan road map supplay-demand kerja. Di sinilah santri dan indutsri bisa saling melengkapi. 

Keberadaan program magang perlu diredefinsi kembali. Bukan lagi berorientasi pemenuhan kurikulum vokasi tapi upgrading skill peserta didik. Misal, enam bulan periode magang SMK bukanlah waktu pendek. Kalau ini disikapi secara serius maka jadi kesempatan anak untuk meningkatkan kompetensi kerja.

Problemnya magang menjadi momentum bermalas ria bagi sebagian para pengelola sekolah kejuruan sebagai rutinitas kalender akademik tahunan. Seakan pasrah bongkokan kepada yang ditempati magang, bukannya berdasarkan peta kebutuhan kompetensi siswa. Jauh sebelum magang, sekolah harus memiliki grafik kompetensi siswa. Sehingga kebutuhan siswa disesuaikan dengan tempat magangnya. Para  pengelola SMK, khususnya berbasis pesantren harus mulai berbenah. 

Bahkan tidak harus masa enam bulan dihabiskan di satu industri. kalau memang cukup satu atau dua bulan untuk peningkatan kompetensi, maka bulan berikutnya bisa digunakan untuk magang diindustri lain bahkan upgrading kecakapan kerja lainnya, kesehatan ,penampilan menarik ,attitude , kepercayaan diri sebagai modal penomang kompetensi yang diperoleh dari sekolah maupun pasca magang. Industri harus proaktif untuk pendampingan, jangan terima mateng atau siap pakai saja. Terkadang alat praktek disekolah berbeda dengan Industri. Sehingga peluang magang tetap dibuka lebar, sambal edukasi dan menumbuhkan kepercayaan diri siswa. 

Konsolidasi Politik Keummatan 

Setiap momentum politik, isu pendidikan masih akan selalu seksi terdengar dan mencuri perhatian publik. Pendidikan diperbincangkan bak perawan desa yang harus tetap dipertahankan bahkan diperbanyak untuk menambah gairah hidup . Namun apakah eksekusinya seserius isu yang digulirkan? Atau justru diluar direktorat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan justru mendapat angin segar "politik anggaran"?

Jika ini sekedar pintu masuk untuk mendelegitimasi kinerja satu kelembagaan dan kelembagaan lain, maka merepotkan.   Memang mahal apa yang sering kita sebut konsolidasi antar kementerian. Dibutuhkan biaya yang melimpah, termasuk kelegowoan satu sama lain untuk duduk bersama. 

Kita amat merindukan kapan semua pihak yang terkait pendidikan ini berbuka puasa. Membuka diri untuk saling melengkapi bukan menggali kubangan ketidak berhasilan satu sama lain. Padahal setiap pihak sudah mengeksekusi programnya dengan kesungguhan. Ganjalannya adalah upaya melibatkan antar kelembagaan selama ini selalu terbentur egoisme fungsional yang menjadi hijab disetiap gerakan pemerintahan untuk meraih capaian lebih besar. 

Melihat komposisi parpol koalisi sebesar 56,9 persen di DPR RI dan sebesar 33.31 persen untuk Partai oposisi pada periode esok, posisi Kyai Ma'ruf menjadi kunci konsolidasi parlemen untuk mempermudah stabilitas perjalanan pemerintahan kedepan. Gagasan tentang pemberdayaan santri dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi jawaban yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ekonomi keummatan. Kiai Ma’ruf adalah kunci konsolidasi politik keummatan yang diharapkan cukup jitu untuk mengantisipasi bonus demografi Indonesia di tahun 2030 dan program peningkatan SDM Presiden Jokowi.

Pengirim: Muhammad A Idris, Founder Indonesia Youth Forum, Direktur Eksekutif MataAir Foundation 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement