Selasa 11 Jun 2019 17:16 WIB

Buya Syafii Sampaikan Pandangan Kebangsaan ke Ryamizard

Buya Syafii Maarif mengingatkan pentingnya penegakkan hukum.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Nashih Nashrullah
Silaturahim Dengan Buya Syafii. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai bersilaturahim di kediaman mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif di Gamping, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (11/6/2019).
Foto: Republika/ Wihdan
Silaturahim Dengan Buya Syafii. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai bersilaturahim di kediaman mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif di Gamping, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (11/6/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN – Buya Syafii Maarif baru saja menerima kunjungan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Ditemui usai pertemuan, tampaknya sosok Ryamizard meninggalkan kesan positif bagi Buya.

"Orang ini memang tentara betul, jadi dia enggak mau ke politik, dia memang membela negara, menurut saya ini menarik. Walau teman-teman dia seangkatan (ke politik), tapi dia enggak," kata Buya, Selasa (11/6).

Baca Juga

Untuk itu, dia merasa, orang-orang seperti itu jangan ditarik-tarik ke politik. Terlebih, belakangan, cukup populer politik pragmatis yang selama ini cenderung merusak.  

Menolak menanggapi polemik Tim Mawar, Buya mengemukakan pendapatnya tentang penangkapan tokoh-tokoh belakangan ini. Dia berpendapat, siapa saja kalau memang salah tetap harus dihukum.

"Kalau purnawirawan kan sudah bukan tentara, itu sudah sipil, berlaku hukum sipil, gitu saja. Asal jangan salah tangkap, betul-betul berdasar data dan fakta yang benar di lapangan, itu yang penting," ujar Buya. 

Selain masalah bangsa, Buya menuturkan, pertemuan dengan Menhan sempat membahas pengalamannya mengatasi bentrokan-bentrokan. Mulai di Kamboja sampai ke Sampit.  

Terkait sidang gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi pada 14 Juni 2019 mendatang, dia mengaku biasa saja. Menurut Buya, tidak perlu dipikirkan asalkan semua profesional berdasarkan fakta dan laporan. 

Namun, dia menekankan, tidak perlu lagi melakukan aksi-aksi massa. Buya menilai, demo-demo itu tidak berguna dan cuma menghabiskan energi.  

"Walaupun boleh demo ya, tapi kalau sampai seperti 22 Mei, yang mati itu bagaimana, itu anak bangsa, lalu waktu proses pemilu itu ada KPPS yang mati, itu ndak bener," kata Buya.

Terkait kasus 22 Mei itu, dia setuju upaya untuk mengungkapnya. Sebab, jika tidak bisa mengungkap itu negara berarti lemah, sehingga memang harus diungkap tanpa harus melebih-lebihkan. "Artinya, dilebih-lebihkan itu kalau faktanya a ya a saja, b ya b, jangan  ditambah-tambah," ujar Buya.

Kepada Polisi, dia menegaskan, harus terbuka karena publik memiliki hak untuk tahu yang sebenarnya terjadi. Menurut Buya, jangan sampai keadaan yang seperti ini dibiarkan.  

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement