REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Presiden Joko Widodo mengakui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di lapangan banyak masalah. Ia menilai perlu evaluasi PPDB.
"Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan," kata Jokowi ketika ditanya wartawan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur usai kunjungan kerjanya dalam rangka membagikan 3.200 sertifikat tanah, Kamis (20/6).
Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa di beberapa wilayah Jawa Timur mengeluhkan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2019 tingkat SMA/SMK Negeri dengan sistem zonasi. Sistem membuat bingung saat mencari sekolah yang tepat untuk anaknya.
Sejumlah orang tua siswa juga sempat mendatangi kantor Dinas Pendidikan di beberapa wilayah di Jatim, seperti di Surabaya dan Madiun untuk melakukan protes pelaksanaan sistem tersebut. Bahkan, persoalan PPDB di Surabaya membuat aksi ratusan wali murid di depan kantor Dinas Pendidikan Surabaya nyaris ricuh.
Wali murid SDN Barata Jaya Surabaya Fitri Suhermin mengaku kecewa karena peladen (server) yang telah ditutup pada Rabu (19/6) malam dibuka kembali pada Kamis pagi. "Kami ingin server ditutup dan PPDB zonasi dibatalkan," ujarnya.
Fitri kecewa karena pada PPDB sistem itu mengakibatkan anaknya tidak bisa masuk ke SMPN 8 yang jaraknya hanya 700 meter dari rumahnya. "Yang diterima NUN (Nilai Ujian Nasional) lebih kecil, tapi jaraknya emang lebih dekat," ujarnya.
Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kota Madiun, Eddie Sanyoto juga mengaku prihatin terhadap polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Apalagi di kotanya, menjelang penutupan pendaftaran ada dua sekolah dari enam SMA negeri yang pagunya belum terpenuhi. Sementara empat SMA negeri jumlah pendaftar justru membludak.
"Kami prihatin dengan polemik PPDB siswa jenjang SMA/SMK. Ini sudah kami prediksi sejak awal. Harapan kami pemerintah daerah bisa turun tangan, agar ada komunikasi dengan Pemprov Jatim untuk mengatasi masalah ini," kata Eddie.
