Senin 08 Jul 2019 17:27 WIB

Dinas Perumahan tak Batasi Pendaftar DP 0 Rupiah

Jumlah pendaftar mencapai 2.481 orang dan diseleksi sesuai jumlah yang tersedia.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Gita Amanda
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Rumah Susun Milik (Rusunami) Klapa Village di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta, Kamis (11/4).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Rumah Susun Milik (Rusunami) Klapa Village di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta, Kamis (11/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta masih melakukan proses verifikasi untuk para pendaftar rumah susun milik (rusunami) DP 0 rupiah. Kepala DPRKP DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, pihaknya tak membatasi pendaftar rumah bebas uang muka itu.

"Kami enggak membatasi pendaftarnya. Toh nanti kami akan membangun lagi rusun-rusun DP 0, jadi kami terima-terima saja pendaftarnya," ujar Kelik di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Baca Juga

Ia menjelaskan, proses pembangunan rusunami DP 0 rupiah pertama di Klapa Village, Jakarta Timur. Nantinya, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PD Sarana Jaya akan membangun kembali rusunami untuk program DP 0 rupiah.

Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok rencana pembangunan rusunami DP 0 Rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur. Disebutkan kawasan rusunami di Cilangkap akan lebih besar dari rusunami Klapa Village.

photo
Pesawat melintas di dekat proyek pembangunan Rumah Susun Milik (Rusunami) Klapa Village di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta, Kamis (11/4).

Sementara, Kelik mengatakan, konstruksi rusunami Klapa Village sudah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung akhir Juli 2019. Untuk pendaftaran calon penghuni sudah dibuka sejak satu tahun lalu dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

Pendaftaran program rumah Samawa (solusi rumah warga) DP 0 rupiah telah ditutup pada November 2018 lalu. Jumlah pendaftar mencapai 2.481 orang dan diseleksi sesuai jumlah yang tersedia yakni hanya 780 unit.

Nantinya, para pendaftar program rumah DP 0 rupiah yang lolos akan diumumkan di laman resmi milik Samawa dan akan ditetapkan Anies melalui Keputusan Gubernur. Klapa Village memiliki luas secara keseluruhan kurang lebih 29.758 meter persegi atau 2,9 hektare.

Pada tahap satu direncanakan ada satu tower yang berdiri dengan luas sekitar 0,5 hektare. Satu tower itu akan berisi 780 unit hunian dengan rincian 240 unit tipe studio, 180 unit tipe one bedroom, dan 360 unit tipe two bedroom. Harga tiap unit bervariasi, mulai dari Rp 184 juta hingga Rp 310 juta.

Beberapa waktu lalu, Republika menyambangi rusunami Klapa Village tersebut, ada dua akses untuk masuk ke sana. Pertama, melalui gang yang melewati tempat barang bekas. Setelah itu terlihat seng berwarna merah dan putih tertutup. Di luar hanya ada truk pengangkut. Para penjaga keamanan pun siap siaga berdiri menjaga rusun tersebut.

Dari pintu kecil seng tersebut terlihat pembangunan rusun belum selesai. Pasalnya, di halaman rusun tersebut masih banyak tanah, bahan bangunan, dan alat berat. Meskipun begitu, dari tampak luar gedung rusun tersebut sudah rapi dicat walaupun jendela-jendelanya belum terpasang.

Kedua, melalui lahan yang sedang dibangun dekat kantor pemasaran Klapa Village berwarna hijau. Di sampingnya ada seng berwarna merah dan putih yang tertutup rapat. Akses menuju rusunami Klapa Village bisa dijangkau menggunakan bus Transjakarta koridor 7P rute Klapa Village-BKN Cawang

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pada Agustus nanti proses akad atau perjanjian kepemilikan rusunami akan dilakukan. Ia menekankan, program DP 0 rupiah tepat sasaran diberikan kepada warga yang memang pantas mendapatkannya sesuai kategori yang sudah ditentukan di awal.

"Insyaallah bulan Agustus besok kita akan mulai untuk tuntaskan proses akad dan lain-lain," kata Anies.

Ia menegaskan, program rusunami DP 0 rupiah terus berjalan, bahkan Anies mengaku telah menyiapkan jangka panjang untuk program tersebut. Selain BUMD DKI yakni PD Sarana Jaya selaku pelaksana pembangunan, Anies juga akan melibatkan sektor privat.

"Jangka panjang, saat ini yang sediakan bangunan BUMD, nanti bukan hanya BUMD tapi privat sektor terlibat," tutur Anies.

Ia menjelaskan, apabila bekerja sama dengan pihak swasta maka Pemprov DKI tak menyediakan bangunan. Pemprov DKI nantinya hanya menentukan skema pembelian rumah melalui DRPKP DKI Jakarta.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement