REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Realisasi pengoperasian Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara selama 7x24 jam nonsetop akan dilakukan bertahap. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan rencana ini kepada Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Operator Pelabuhan, hingga perbankan sejak sebulan lalu. Mereka diminta menjalankan pelayanan optimal selama 24 jam penuh.
"Tapi ini bertahap, berkaitan dengan kapal yang datang. Jadi selama ini kapal yang datang itu menumpuk di satu hari tertentu. Yang kita dorong ini kapal spreading, kalo dimungkinkan kita jadwalkan," jelas Budi usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7).
Budi menjelaskan, saat ini waktu operasional efektif Pelabuhan Tanjung Priok sudah dilakukan selama 5 hari. Nantinya, masa transisi menuju operasional 7x24 jam nonstop akan dilakukan selama kurang lebih 6 bulan.
"Masa transisi (cukup lama) karena kaitan dengan eksternal. Satu, pemilik barang dan kedua, shipping line. Terutama pemilik barang yang harus diedukasi," ujar Budi.
Kebijakan ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh kementerian merilis kebijakan yang berorientasi ekspor. Budi menilai, waktu operasional Priok yang sebelumnya ini hanya 3 hari dianggap tidak efisien.
Budi mengilustrasikan dengan waktu pelayanan tiga hari, apabila ada eksportir yang ingin mengirim 14 kontainer barang, maka dalam satu hari harus ada lima truk kontainer yang berjalan dalam sehari, namun jika waktu pelayanan menjadi tujuh hari maka dalam satu hari hanya dibutuhkan dua truk kontainer saja.
"Imbasnya hal ini akan membuat jalanan dari dan menuju pelabuhan menjadi tidak terlalu padat, sehingga efek positifnya dapat mengurangi jumlah kemacetan," katanya.
