REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menyatakan jumlah penduduk miskin di daerah itu mengalami penurunan sebanyak 140,2 ribu jiwa yaitu dari 3,53 juta jiwa (7,25 persen) pada September 2018, menjadi 3,39 juta jiwa (6,91 persen) pada Maret 2019.
Kepala BPS Jawa Barat, Dody Herlando mengatakan, tingkat kemiskinan tersebut mengacu kepada garis kemiskinan (GK) yakni Rp 386.198 per kapita per bulannya. Angka GK tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 3,99 persen dibanding September 2018.
"Kemiskinan dimensinya luas, tetapi yang dipakai oleh BPS yakni kebutuhan paling mendasar, yakni kebutuhan makanan yang bisa diekuivalensikan dengan rupiah," kata Dody Herlando di Bandung, Senin (15/7).
Secara umum, kata Dody, sejak 2014 tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Berdasarkan daerah tempat tinggal, data BPS menunjukan pada periode September 2018 - Maret 2019 jumlah penduduk miskin Jawa Barat, di daerah perkotaan dan pedesaan turun masing-masing sebanyak 67,57 ribu jiwa dan 72,67 ribu jiwa. Namun, dengan angka 3,39 juta jiwa, menurut Dody jumlah penduduk miskin tersebut masih termasuk banyak dibandingkan daerah lain.
Dia mengatakan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat adalah 13 persen dari skala nasional. "Kita harus urus 13 persen itu, jangan terlena dengan persentase kecil tapi jumlahnya banyak," kata dia.
Sementara itu, berdasarkan data 2018, Kabupaten Bogor menjadi daerah yang jumlah penduduk miskinnya terbanyak yakni 415 ribu jiwa. Sedangkan, Kota Sukabumi menjadi kota yang jumlah penduduk miskinnya terendah yakni 23 ribu jiwa.
Namun, angka tersebut juga mengacu kepada GK di daerah masing-masing. Dody mengatakan GK di sebuah daerah itu tergantung sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki masing-masing daerah.
"Jadi sebenarnya angka kemiskinan itu terkadang stereotip, tergantung daerahnya masing-masing," kata dia.
