REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wilayah perbatasan Indonesia relatif tertinggal dari wilayah lain. Selain faktor geografis, juga disebabkan keterbatasan infrastruktur pendukung, khususnya dari aspek sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemenuhan pangan di wilayah perbatasan diupayakan dengan dibangun 13 titik lumbung pangan.
Mengacu pada grand design pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2011-2025 yang diterbitkan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rancangan besar untuk membangun lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan yang mencakup 147 kecamatan dari 41 kabupaten dan kota pada 13 provinsi di Indonesia.
Agung mengklaim sudah mengupayakan pembangunan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan. Menurut dia, pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas dan menjadi bagian integral yang menjadi beranda terdepan negara.
"Fokus utama pengembangan lumbung pangan di wilayah perbatasan adalah meningkatkan produksi pangan dan pertanian agar mampu mencukupi kebutuhan penduduk setempat dan daerah lain di Indonesia, bahkan diekspor ke negara tetangga," kata Agung dalam keterangan pers yang diterima Republika, Selasa (16/7).
Menurut Agung, lumbung di perbatasan harus dikaitkan dengan ketahanan pangan. Juga mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Untuk itu, ekspor dari wilayah perbatasan diproyeksikan dapat menyasar negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Ketua Komite Tetap Agribisbis Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Andi Bachtiar Sirang mengapresiasi langkah tersebut. "Apa yang sudah dirintis dan dikembangkan Kementan ini sangat bagus dan strategis, tidak hanya dalam mencukupi pangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, juga menjadikan arah yang jelas dalam menungkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dipinggiran," ujar Bachtiar Sirang.
