REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang meminta pemerintah ke depan untuk lebih konsisten mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Sumber daya alam yang dimiliki di bidang pangan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. 

Hal itu disampaikan dalam pidato kebangsaan Sidang Bersama DPR RI-DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (16/8) dan disaksikan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Lelaki yang akrab disapa OSO itu juga menyampaikan, seluruh pihak baik eksekutif dan legislatif, untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang Kedaulatan Pangan.

"Kita harus pastikan kebutuhan pangan bagi masyarakat terpenuhi. Di waktu yang sama kita harus hentikan impor, impor, impor," kata Oso, Jumat pagi.

Ia menambahkan, bicara kedaulatan pangan tidak sekadar soal harga-harga pangan yang terjaga. Namun, kesejahteraan masyarakat petani harus mendapat perhatian dan sentuhan masyarakat. 

"Jika petani sejahtera, maka negara akan aman sentosa," kata OSO. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi kurun waktu Januari-Juli 2019 mencapai 2,36 persen. Bahan makanan menjadi kelompok yang mengalami inflasi tertinggi yakni hingga 5,8 persen. Khusus pada Juli 2019, bahan makanan mengalami inflasi hingga 0,80 persen. 

Kebijakan impor hingga saat ini masih menjadi opsi bagi pemerintah ketika kenaikan harga bahan makanan terjadi di dalam negeri. Sementara, petani yang memproduksi bahan makanan kerap kali mengeluhkan kebijakan impor karena menjatuhkan harga pasokan di dalam negeri.